Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu keretakan di dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam cicitan media sosial Twitter @mohmahfudmd mengatakan isu keretakan antara dirinya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko karena perbedaan pernyataan (statement) diplomasi untuk Tiongkok terkait dengan etnik Uighur hanya omong kosong. “Omong kosong tentang kabinet retak karena perbedaan statement Mahfud MD dan Moeldoko soal Uighur. Pernyataan kami malah sinkron kok dibilang retak,” cicit Mahfud di akunnya, kemarin.
Menurut Mahfud, Moeldoko mengatakan jika pemerintah Republik Indonesia tidak akan mengintervensi dalam urusan Uighur. Sementara itu, Mahfud mengatakan pemerintah melakukan diplomasi lunak. “Di mana pertentangannya? Saya mengatakan diplomasi lunak justru karena tidak mau intervensi. Klop, kan,” cicit Mahfud dalam Twitter-nya.
Mahfud mengatakan pemerintah tidak mau mengintervensi karena menganggap soal etnik Uighur ialah urusan pemerintah Tiongkok. Ia menambahkan, fakta bahwa Indonesia memang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. “Maka diplomasi dilakukan lunak saja,” ujar Mahfud.
Ia mengatakan kalau dirinya sudah lama melakukan pendekatan diplomasi lunak ke pemerintah Tiongkok. Terutama dengan cara meminta penjelasan kepada Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, secara tertutup di kantornya pada 5 Desember 2019. “Saya undang Dubes Tiongkok ke Kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia,” ujar Mahfud.
Ia pun menantang pihak yang beropini soal keretakan di Kabinet Indonesia Maju untuk membuktikan adanya pertentangan di antara pernyataannya dan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan. “Coba, di mana pertentangan keterangan saya dengan Moeldoko. Kan sama-sama bersikap tidak akan intervensi. Ibaratnya, kalau saya dan Pak Moeldoko hadir ke sidang kabinet ya sama-sama hadir, tapi Pak Moeldoko lewat pintu sebelah barat, sedangkan saya lewat pintu sebelah timur,” kata Mahfud.
Mahfud juga mempertanyakan alasan mengapa bisa terjadi konflik dengan Uighur di Xinjiang, sedangkan di daerah lain kaum muslimin Tiongkok aman saja. Ia mengatakan pertanyaan itu bukan dalam rangka mengintervensi pemerintah Tiongkok, melainkan hanya berdiskusi dalam rangka ingin tahu pokok permasalahannya.
“Saya tegaskan bahwa kita tak ingin ikut campur, tapi ingin tahu masalahnya. Setelah dia menjelaskan, ya sudah. Kita tak mau intervensi,” ujarnya. (Ant/P-4)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved