Terima Suap Keimigrasian Mantan Kakanim Dibui 5 Tahun

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Nusa Tenggara Barat, memvonis terdakwa Kurniadie, mantan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Mataram, lima tahun penjara.

Ia terbukti meminta dan menerima suap Rp1,2 miliar dari Liliana Hidayat, Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) yang menjadi pihak pengelola properti Hotel Wyndham Sundancer Lombok Resort.

“Dengan ini majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Kurniadie telah melanggar dakwaan alternatif pertama. Karena itu, dijatuhkan pidana penjara lima tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram Isnurul Syamsul Arief dalam putusannya, di Mataram, kemarin.

Selain pidana penjara, Kurniadie juga dikenai pidana denda Rp300 juta. Apabila tidak dapat membayar denda itu, ia wajib mengganti dengan pidana tambahan selama empat bulan penjara.  Kurniadie juga harus membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp824 juta sesuai tuntutan jaksa.   

“Bila tidak membayar dalam satu bulan setelah putusannya berstatus inkracht, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti itu. Dalam hal tidak cukup, terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama empat tahun,” ucap hakim Isnurul. 

Seusai pembacaan putusan, Kurniadie menyatakan menerima dan tidak mengajukan upaya hukum lanjutan ke tingkat Pengadilan Tinggi Mataram. Namun, jaksa KPK menyatakan masih akan mempertimbangkan ban­ding.

Dalam perkara yang sama, mantan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimig­rasian Mataram Yusriansyah Fazrin divonis 4 tahun penjara karena terbukti bersama-sama dengan mantan pimpin­annya, Kurniadie, meminta dan menerima suap dari Liliana. Yusriansyah juga dikenai denda Rp200 juta subsider penjara 3 bulan.  

Majelis hakim mewajibkan Yusriansyah membayar uang pengganti Rp121,1 juta atau lebih rendah daripada tuntut­an jaksa KPK sebesar Rp142 juta. Jika dalam 1 bulan Yusriansyah tidak dapat membayarnya, seluruh harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Bila harta bendanya tidak mencukupi, ia wajib menggantinya dengan pidana kurungan selama 2 tahun. (Ant/P-2)