Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Banyak Kelemahan

PENEGAKAN hukum di sektor sumber daya alam (SDA) yang hingga kini masih memiliki sejumlah kelemahan perlu diperkuat. Minimnya kasus yang dimenangi pemerintah, eksekusi putusan yang mandek, dan kurangnya kapasitas, serta kolaborasi penegak hukum di kementerian/lembaga terkait harus bisa diatasi agar penyelamatan SDA bisa optimal.

"Kita sangat prihatin dengan penegakan hukum di sektor SDA. Padahal, dampak tindak kejahatan di SDA bukan hanya pada keuangan negara, melainkan jauh lebih luas yang bisa berkaitan dengan bencana alam dan kualitas hidup dari masyarakat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam pertemuan Kickoff Meeting Program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan PPNS di Sektor Kehutanan dan Sumber Daya Alam, kemarin.

Salah satu kelemahan penegakan hukum sektor SDA, imbuh Agus, terlihat dari catatan KPK yang sepanjang 2002-2012 ada 70 kasus kejahatan SDA tetapi hanya 13% yang pelakunya berhasil dipenjarakan. Selama kurun waktu tersebut, imbuh Agus, sekitar 43% terdakwa justru lepas dari jeratan pidana.

KPK bersama 12 kementerian/lembaga melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) sejak 2015 melakukan berbagai kegiatan pencegahan korupsi sektor kehutanan, lingkungan, energi, perkebunan, dan perikanan. Selama empat tahun terakhir, program tersebut berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp16,17 triliun.

Berdasarkan kajian KPK 2013, ditemukan sektor SDA sangat rawan penyelewengan. KPK mencatat adanya potensi uang penyuapan maupun pemerasan antara Rp688 juta sampai Rp22,6 miliar per perusahaan terkait dengan pengurusan izin.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani mengakui kolaborasi antarkementerian/lembaga terkait mutlak dibutuhkan dalam penanganan kasus kejahatan SDA. Pasalnya, banyak kementerian sektoral yang berwenang atas pengelolaan SDA.Rasio menambahkan, sejak Ditjen Gakkum KLHK berdiri pada 2015, sudah 750 penyidikan diselesaikan dan 26 gugatan perdata dilakukan terhadap pelaku kejahatan lingkungan seperti kasus kebakaran hutan. (Dhk/P-1)