Selasa 17 Desember 2019, 07:10 WIB

KPK Pantang Berhenti pada Nurhadi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Pantang Berhenti pada Nurhadi

MI/PIUS ERL;ANGGA
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan kepada awak media perihal penetapan tersangka baru pada kasus Korupsi Perkara MA.

 

LIMA hari jelang berakhirnya masa jabatan komisioner periode 2015-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan MA. KPK diminta tak berhenti pada Nurhadi.

Penetapan Nurhadi sebagai ­tersangka diumumkan Wakil Ketua KPK Saut ­Situmorang di Jakarta, kemarin. Menurutnya, selama menjabat pada 2011-2016, Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah.

“KPK sangat prihatin harus menangani korupsi yang melibatkan pejabat di institusi peradilan, khususnya di Mahkamah Agung. KPK sangat berharap MA benar-benar dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan,” kata Saut.

Nurhadi menjadi tersangka bersama ­menantunya, Rezky Herbiyanto, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Rezky disangka menjadi perantara suap kepada Nurhadi dalam pengurusan perkara perdata, kasasi, dan peninjauan kembali. Setidaknya ada tiga dugaan penerimaan suap kepada Nurhadi. (Lihat grafik)

Sumber: KPK

 

“Secara keseluruhan, diduga, NHD (Nurhadi) melalui RHE (Rezky) telah menerima janji serta suap dan gratifikasi total Rp46 miliar,” tutur Saut. Dia menjelaskan penyidikan dilakukan sejak 6 Desember. Ketiganya juga dicegah ke luar negeri selama 6 bulan sejak 12 Desember.

Kasus yang membelit Nurhadi sebenarnya mulai terungkap sejak 2016, hasil pengembangan operasi tangkap tangan terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan perantara suap, Doddy Aryanto Supeno dengan barang bukti Rp50 juta.

Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro kemudian juga dijadikan tersangka dan mereka sudah divonis. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, ada irisan antara kasus tersebut dan perkara yang disangkakan kepada Nurhadi.

Beberapa kali Nurhadi menjalani pemeriksaan. Penyidik KPK juga menggeledah rumah mewahnya di bilangan Jakarta Selatan dan menyita uang Rp1,7 miliar pada April 2016. Namun, KPK butuh waktu hampir tiga tahun untuk menjadikan ­‘orang kuat’ di MA itu sebagai tersangka.

 

Harus konsekuen

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai lembaga peradilan merupakan instansi penegak hukum yang belum terlalu banyak tersentuh reformasi. Penetapan Nurhadi sebagai tersangka pun harus dijadikan momentum untuk pembenahan.

“Artinya sekarang harus betul bersih-bersih. Dalam sistem hukum kita, lembaga yang belum tersentuh oleh reformasi itu tinggal lembaga pengadilan. Kalau jaksa dan polisi, sudah, ada KPK,” tegas dia.

KPK, imbuh Boyamin, harus berani ­mengusut tuntas pihak-pihak lain yang diduga terlibat perkara itu dan pantang berhenti di Nurhadi. “Dalam pengertian tertentu, karena KPK sudah memulai seperti ini maka harus konsekuen dan bertanggung jawab terhadap istilahnya MA yang lebih bersih. Kalau ada pihak lain terlibat, ya harus segera diproses.”

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap KPK tetap berpegang pada basis bukti. “Mau dikembangkan ke atas, bawah, samping, yang penting basisnya bukti, dan alat bukti itu tentu dua alat bukti yang cukup, bukan hanya petunjuk.” (Gol/X-8)

Baca Juga

Antyara/Aditya Pradana Putra

Baleg akan Raker Ulang Bahas RUU KUHP ke Prolegnas 2021

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 20:15 WIB
Menurut Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PPP Achmad Baidowi, RUU KUHP baru bisa dibahas di DPR apabila RUU tersebut telah masuk dalam daftar...
MI/Andri Widiyanto

Polemik Demokrtat, Sikap Pasif Pemerintah Dinilai Tepat 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 19:45 WIB
"Sekarang posisinya (pemerintah) sudah tepat. Artinya ini dibiarkan saja karena ini urusan partai. Meskipun sebenarnya akan lebih baik...
Antara

Mahfud: Pemerintah tak Bisa Larang KLB Demokrat

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 18:45 WIB
Menurut Mahfud, sikap itu sama dengan yang diambil pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya