Jumat 13 Desember 2019, 09:40 WIB

Calon Hakim MK tidak Setuju Pengawas dari Luar

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Calon Hakim MK tidak Setuju Pengawas dari Luar

ANTARA/Desca Lidya Natalia
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Yudi Kristiana mengikuti tes wawancara calon hakim Mahkamah Konstitusi.

 

KEPALA Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Yudi Kristiana yang juga calon hakim konstitusi tidak setuju adanya badan khusus dari luar untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi (MK).   

''MK lahir sebagai bagian dari check and balance, Komisi Yudisial (KY) juga, tapi tidak berarti KY mengawasi keseluruhan MK sebagai bentuk check and balance,''kata Yudi di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, kemarin.

Yudi menyampaikan hal tersebut dalam wawancara terbuka untuk delapan orang calon hakim konstitusi untuk mencari pengganti hakim konstitusi perwakilan pemerintah I Dewa Gede Palguna yang akan berakhir masa jabatannya pada 7 Januari 2020.

''Kalau misalnya MK juga bagian dari objek pengawasan KY, apa tidak membuat tumpang-tindih? Karena di sisi lain KY mengawasi pelaksanaan kehakiman di penga-dilan, sedangkan kekuasaan kehakiman juga dimiliki MK. Kalau semua tertumpu di pengawasan KY, tidak ada check and balance untuk KY. Jadi saya condong MK mengawasi dirinya sendiri melalui kode etik yang berlaku.''

''Tapi pengawasan internal cenderung melindungi korps jika dibandingkan dengan pengawasan eksternal, termasuk dengan dua orang hakim MK terkena OTT, apakah pengawasan internal bukannya bermasalah,'' tanya anggota pansel Sukma Violetta. ''Pengawasan internal oleh MK bisa dipertahankan. Yang jadi masalah bagaimana menghasilkan hakim MK itu sendiri, dimulai dari rekrumennya itu jauh lebih mengena,'' jawab Yudi.

Seperti diketahui pada 2006, Mahkamah Agung mengajukan uji materi ke MK. Putusan MK saat itu menyebutkan bahwa pengawasan terhadap hakim MA tetap, sedangkan pengawasan terhadap MK dianulir.

Adapun potongan putusan MK tersebut berbunyi, 'Permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial'.       

Pansel MK sudah melakukan tes wawancara kepada 5 calon hakim konstitusi (11/12), yaitu Benediktus Hesto Cipto Handoyo, Bernard L Tanya, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Ida Budiarti, dan Suparman Marzuki. Adapun pada (12/12) pansel menguji Widodo Ekatjahjana, Umbu Rauta, dan Yudi Kristiana. Pansel akan memberikan tiga nama terakhir kepada Presiden Joko Widodo (18/12) dan selanjutnya Presiden memilih satu nama. Tiga nama itu dipertimbangkan berasal dari data KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial. (Mal/P-1)

Baca Juga

dok.DPR-RI

Partai Golkar Solid Usung Airlangga Capres di 2024

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Minggu 23 Januari 2022, 12:20 WIB
KETUA DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga menegaskan, pengurus Golkar baik pusat dan daerah seluruh Indonesia solid mendukung Airlangga...
dok.Ant

Pencabutan Perizinan Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan harus Transparan

👤Denny Susanto 🕔Minggu 23 Januari 2022, 09:35 WIB
KEBIJAKAN pemerintah mencabut ribuan izin sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan alasan menata kelola sumber daya alam...
Ist

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:25 WIB
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya