Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, menilai pelepasan puluhan taruna Akademi Demokrat angkatan pertama dengan perjanjian kontrak tidak berpindah partai selama 10 tahun, merupakan hal yang wajar.
Partai Demokrat, terang dia, menyadari bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi milenial. Pola kaderisasi tersebut menjadi solusi untuk membangun partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono menjadi lebih baik ke depannya.
"Dalam konteks ini ada simbiosis mutualisme. Demokrat membiayai seluruh wisudawan. Artinya, Demokrat ingin membentuk pengaderan secara sistematis," ujar Ujang ketika dihubungi, Kamis (12/12).
Baca juga: Jeda 5 Tahun Eks Napi Korupsi Dinilai Tidak Berlebihan
Menurut dia, Demokrat juga sedang membuat pagar atau kunci dengan menerapkan ketentuan denda Rp1 miliar kepada taruna yang melanggar kontrak. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kader pindah partai.
"Itu merupakan proyeksi yang rasional dari Demokrat untuk membangun pengaderan. Tapi, sistemnya memang harus pemaksaan. Kenapa? Kalau tanpa paksaan, ya tidak jalan. Apalagi Demokrat sudah mengeluarkan biaya."
Di sisi lain, imbuhnya, pola tersebut sekaligus menjawab kegelisahan Demokrat yang mengalami penurunan suara pada Pemilu 2014 dan 2019. Ia menilai Demokrat ingin meraih sukses pada pemilu mendatang dengan kader milenial. (OL-8)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved