Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng.
Mekeng rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT (Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (6/12).
Pemanggilan terhadap Mekeng ini tercatat merupakan yang kelima kalinya. Dalam pemanggilan-pemanggilan sebelumnya, Mekeng absen lantaran berada di luar negeri maupun alasan kesehatan.
Baca juga: Mundurnya Bamsoet Hindari Perpecahan di Tubuh Golkar
Sebelumnya, KPK juga telah meminta pihak imigrasi mecegah Mekeng ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak Selasa 10 September 2019.
Samin Tan dan kolega Mekeng di Partai Golkar Eni Saragih saat ini berstatus tersangka dalam kasus pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM. KPK menduga Mekeng mengetahui sejumlah hal berkenaan dengan kasus tersebut.
Dalam kasus itu, Samin diduga memberi hadiah atau janji kepada Eni terkait kongkalikong pengurusan terminasi kontrak pertambangan tersebut. Pada Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Adapun PT BLEM milik Samin Tan diduga telah mengakuisisi PT AKT sebelum terminasi tersebut.
Dalam upaya menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya itu, Samin diduga meminta bantuan kepada Eni Saragih. Eni yang saat itu merupakan anggota Komisi VII DPR menyanggupi permintaan Samin, dan diduga memengaruhi pihak Kementerian ESDM. Sebagai imbalan, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin.
Pada Juni 2018, diduga telah terjadi pemberian uang dari Samin melalui stafnya kepada tenaga ahli Eni sebanyak 2 kali yang berjumlah Rp5 miliar. (A-4)
MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tengah dipastikan berlangsung mulai 24 hingga 25 Augustus 2025.
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved