Rabu 04 Desember 2019, 12:39 WIB

Gubernur Kepri Nonaktif Didakwa Menerima Suap Rp158 juta

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Gubernur Kepri Nonaktif Didakwa Menerima Suap Rp158 juta

Antara
Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

 

GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun didakwa menerima suap senilai Rp45 juta dan SGD11 ribu (Rp113,8 juta). Suap tersebut untuk memuluskan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Asri Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Suap tersebut diduga dilakukan rentang waktu April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha yakni, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian seorang lainnya dari swasta bernama Abu Bakar.

Menurut Jaksa, suap tersebut diberikan agar Nurdin menandatangani surat izin prinsip pemanfaatan ruang laut Nomor: 120/0796 <1200796>/DKP/SET tertanggal 7 Mei 2019. Pemanfaatan laut tersebut berada di lokasi Piayu Laut, Batam atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektar. Kemudian, Nurdin juga memuluskan surat izin pemanfaatan ruang laut nomor 120/0945 <1200945>/DKP/SET tertanggal 31 Mei 2019. Lokasinya berada di Pelabuhan Sijantung, Jembatan Lima atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektar.

"Kemudian rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar rencana peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," ujar Jaksa Asri.

baca juga: NasDem tidak Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Atas dakwaan tersebut, Nurdin tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK pada Rabu, 11 Desember 2019. (OL-3)

 

Baca Juga

MI/M IRFAN

KPK Duga Penerima Suap Kasus Korupsi Bansos Masih Banyak

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 24 Januari 2021, 06:51 WIB
Lembaga Antikorupsi itu mendalami cara Harry mendapatkan proyek dalam kasus...
MI/ADAM DWI

Saksi Kasus Korupsi di Indramayu Diintimidasi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 24 Januari 2021, 06:29 WIB
Anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus...
Dok. Pribadi

Jadi Calon Kapolri Termuda, Listyo Harus Perkuat Soliditas Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:00 WIB
Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo, dia merupakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya