Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menampik penyelenggaran pemilihan umum (pemilu) serentak memakan biaya sangat mahal. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, justru dengan adanya pemilu serentak bisa mengefisiensikan anggaran pemerintah.
"Kalau anda menghitung benar, sebetulnya (pemilu) keserentakan itu mampu mendapatkan efektivitas dan efisiensinya. Bayangkan misalnya, kalau bikin sendiri-sendiri pileg dan pilpresnya. Harus bikin TPS-nya dua kali. Saya memberi honor KPPS, honor PPS, honor PPK dua kali," jelas Arief di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (29/11).
Arief menjelaskan, dalam menyelenggarakan pemilu memang ada konsekuensi dalam hal pembiayaan. Ia mengungkapkan, dalam penganggaran pemilu, sebanyak 60% terserap untuk pembayara honorium petugas pemilu ad hoc.
Baca juga : KPU : Pilpres Langsung Dongkrak Indeks Demokrasi Indonesia
"Kalau sekarang pilres dan pileg jadi satu, itu kan kita tinggal bayar sekali. Bayar (anggota) KPPS sekali, PPS sekali. bayangkan kalau dua kali. Tapi, ini terlepas dari perdebatan antara langsung dan enggak langsung. Saya ingin katakan pemilu 2019 kemarin efektif," kata Arief.
Arief menuturkan seharusnya, baik pemerintah dan DPR mencetuskan solusi dalam penyelenggaraan pemilu yang semakin demokratis dan progresif. KPU, katanya siap melaksanakan pemilu secara langsung.
"Jadi, memang ada sisi plus minusnya. Biayanya jadi lebih mahal memang, karena itu konsekuensinya. Karena ada proses yang panjang. Praktek penyelenggaraanya pemilu kita itu baik. Sehingga menjadi tempat belajar bagi banyak negara lain," imbuhnya. (OL-7)
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Tantangan besar yang dihadapi Polri di 2023 cukup nyata, yakni menghadapi tahun politik dan Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved