Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya penguatan regulasi untuk menciptakan ekosistem berusaha yang kondusif. Menurutnya, iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat kondisi ekonomi dunia yang melambat.
“Substansinya menata sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, insentif bagi dunia usaha yang menghasilkan komoditas ekspor, insentif bagi dunia usaha yang inovatif, dan diikuti penataan aturan berinvestasi," ungkap Puan di sela-sela Rapimnas KADIN 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019).
Puan yang tampil sebagai pembicara utama dalam diskusi panel Rapimnas KADIN yang bertemakan 'Menuju Ekonomi Maju, Berdaya saing, dan Berkeadilan' itu, menekankan untuk dilakukannya penguatan regulasi sebagai langkah agar meningkatkan potensi ekonomi Indonesia.
Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, DPR RI akan membantu pemerintah dalam penguatan regulasi untuk mendorong laju perekonomian dengan segera membahas pembentukan RUU Omnibus Law. “DPR akan memastikan bahwa seluruh kepentingan stakeholder dapat terakomodir, baik itu Pemerintah, Pengusaha, Pekerja dan terutama kepentingan rakyat,” ungkap Puan.
Dalam paparannya, Puan menekankan pentingnya pasar yang kondusif bagi produktifitas perekonomian nasional. Oleh karenanya, perlu adanya upaya dan kebijakan dalam memperluas dan memperdalam pasar untuk komoditas nasional. “Diperlukan adanya kebijakan afirmatif untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," sambungnya.
Puan juga menyarankan agar proyek-proyek yang menggunakan APBN, APBD, dan BUMN, meningkatkan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang tinggi untuk menghemat devisa. Dengan demikian terjadi sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. (RO/OL-10)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved