Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PRESIDEN Joko Widodo ingin mengganti jabatan struktural pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV di kementerian/lembaga dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Hal ini demi mempersingkat proses birokrasi di Indonesia. "Saya sudah perintahkan juga ke Menpan dan Rebiro, eselon III dan IV diganti dengan AI. Kalau diganti AI, birokrasi kita lebih cepat," ujarnya dalam pembukaan Kompas 100 CEI Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11).
Jokowi menuturkan aturan mengenai penggantian tenaga manusia dengan AI tersebut akan masuk dalam konsep omnibus law. "Saya yakin itu tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," imbuhnya.
Ia memastikan perampingan jabatan eselon tersebut sudah dilakukan tahun depan. Perampingan jabatan akan dimulai dengan memangkas jabatan eselon IV lalu berlanjut ke eselon III. "Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon," tegas dia.
Baca juga: Pemangkasan Eselon Proporsional
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved