Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo ingin mengganti jabatan struktural pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV di kementerian/lembaga dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Hal ini demi mempersingkat proses birokrasi di Indonesia. "Saya sudah perintahkan juga ke Menpan dan Rebiro, eselon III dan IV diganti dengan AI. Kalau diganti AI, birokrasi kita lebih cepat," ujarnya dalam pembukaan Kompas 100 CEI Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11).
Jokowi menuturkan aturan mengenai penggantian tenaga manusia dengan AI tersebut akan masuk dalam konsep omnibus law. "Saya yakin itu tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," imbuhnya.
Ia memastikan perampingan jabatan eselon tersebut sudah dilakukan tahun depan. Perampingan jabatan akan dimulai dengan memangkas jabatan eselon IV lalu berlanjut ke eselon III. "Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon," tegas dia.
Baca juga: Pemangkasan Eselon Proporsional
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved