RUU IKN Dibahas Awal Tahun Depan

PEMERINTAH segera memulai proses legislasi pemindahan ibu kota negara (IKN). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, pemerintah akan memulai pembahasan RUU Ibu Kota Negara baru dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal tahun depan.

"Ya, kita harapkan kalau bisa awal 2020 sudah bisa (dibahas dengan DPR). Inginnya begitu," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, kemarin.

Ma'ruf mengungkapkan, pemerintah melalui Badan Pe-rencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini terus mengoordinasikan rencana pemindahan IKN ini dengan kementerian lain. Pembahasan tersebut termasuk menentukan detail lokasi IKN yang baru.

"Dalam pembahasan juga akan dibahas kapan dimulai, lahannya, termasuk juga namanya pun sedang disayembarakan," ujarnya.

Selain itu, tambah Wapres, Bappenas juga akan membahas kedudukan IKN baru dalam sistem pemerintahan.

"Kita masih mengkaji apakah seperti Daerah Tingkat I, apakah daerah khusus, apa semacam federal authority tidak punya DPR atau gubernur dan wali kotanya diangkat," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, pengusaha asal Jepang tertarik untuk membantu pemerintah Indonesia dalam proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

MI/Susanto

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono.

"Mereka (ingin) membantu terlibat dalam (pemindahan) ibu kota negara," kata Basuki seusai mendampingi Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan delegasi Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Merdeka, kemarin.

Basuki mengatakan, salah satu delegasi, Presiden Japinda sekaligus mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda menyatakan Jepang berminat untuk berbagi pengalaman dalam memindahkan ibu kota. Menurutnya, presiden menyambut tawaran dari Jepang tersebut.

Basuki tak memungkiri ketertarikan Jepang untuk ikut menggarap proyek ibu kota baru belum dibahas secara detail. Pemerintah pun belum memutuskan akan mengajak Jepang atau tidak untuk ikut membantu membangun ibu kota negara. "Belum ada (kerja sama), mereka berniat berbagi pengalaman memindahkan ibu kota dan membangun kota baru," katanya. (Che/Mal/P-1)