Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KOMISI Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya Desi Arryani sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi belasan proyek infrastruktur oleh PT Waskita Karya.
Desi yang kini menjabat Direktur Utama PT Jasa Marga itu diminta kooperatif setelah tiga kali tidak memenuhi panggilan KPK.
"Pihak saksi melalui stafnya menyampaikan hari ini tidak dapat datang dan akan memenuhi jadwal pemeriksaan besok siang di KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/11).
Desi sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman. Keterangannya dibutuhkan terkait dengan kasus subkontrak fiktif yang dilakukan PT Waskita Karya.
Sejauh ini KPK sudah melayangkan pemanggilan sebanyak tiga kali. KPK telah memanggil Desi untuk diperiksa pada 28 Oktober 2019, namun yang bersangkutan menyampaikan berhalangan hadir karena ada tugas di Semarang, Jawa Tengah.
Baca juga : KPK Surati Erick Thohir Soal Pemanggilan Dirut Jasa Marga
Kemudian, pemanggilan dijadwalkan ulang pada 11 November 2019 namun yang bersangkutan kembali tidak hadir. Terakhir, komisi mengagendakan pemeriksaan Desi pada 20 November namun yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang.
KPK sebelumnya turut menyurati Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk meminta anak buahnya di perusahaan plat merah tersebut kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran sudah dua kali mangkir.
"Sebagai pejabat publik, apalagi di tengah upaya Kementerian BUMN berbenah, jangan sampai memberikan contoh tidak baik. Kami masih menunggu yang bersangkutan untuk kooperatif. Kami telah mengirimkan surat pemanggilan ke alamat saksi secara patut," imbuh Febri.
Februari lalu, penyidik KPK menggeledah rumah Desi Arryani di kawasan Jakarta Barat. KPK menyita sejumlah dokumen berkaitan dengan kasus tersebut. Komisi pun kini terus mengusut dugaan aliran dana ke sejumlah pihak.
Dalam kasus itu, komisi menetapkan dua orang tersangka yakni Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.
Kerugian keuangan negara atas kasus tersebut ditaksir Rp186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif. Proyek konstruksi fiktif itu tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur hingga Papua. (OL-7)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
Selain materi Pembinaan Karakter, peserta Saksi juga dibekali dengan materi terkait bahaya narkoba, pengenalan hewan reptil, dan juga penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Saleh dalam keterangannya menuturkan bahwa banyak warga Pamekasan yang meninggal dan meranta.
Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 02 Markus–Yus Derahman) menghadirkan Alya Damayanti, Chairil Mading, dan Fitria Anita.
SEBANYAK empat saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/1).
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Pemanggilan beberapa pekerja Pertamina Patra Niaga oleh KPK pada kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU adalah sebagai saksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved