KOMISI Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya Desi Arryani sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi belasan proyek infrastruktur oleh PT Waskita Karya.
Desi yang kini menjabat Direktur Utama PT Jasa Marga itu diminta kooperatif setelah tiga kali tidak memenuhi panggilan KPK.
"Pihak saksi melalui stafnya menyampaikan hari ini tidak dapat datang dan akan memenuhi jadwal pemeriksaan besok siang di KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/11).
Desi sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman. Keterangannya dibutuhkan terkait dengan kasus subkontrak fiktif yang dilakukan PT Waskita Karya.
Sejauh ini KPK sudah melayangkan pemanggilan sebanyak tiga kali. KPK telah memanggil Desi untuk diperiksa pada 28 Oktober 2019, namun yang bersangkutan menyampaikan berhalangan hadir karena ada tugas di Semarang, Jawa Tengah.
Baca juga : KPK Surati Erick Thohir Soal Pemanggilan Dirut Jasa Marga
Kemudian, pemanggilan dijadwalkan ulang pada 11 November 2019 namun yang bersangkutan kembali tidak hadir. Terakhir, komisi mengagendakan pemeriksaan Desi pada 20 November namun yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang.
KPK sebelumnya turut menyurati Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk meminta anak buahnya di perusahaan plat merah tersebut kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran sudah dua kali mangkir.
"Sebagai pejabat publik, apalagi di tengah upaya Kementerian BUMN berbenah, jangan sampai memberikan contoh tidak baik. Kami masih menunggu yang bersangkutan untuk kooperatif. Kami telah mengirimkan surat pemanggilan ke alamat saksi secara patut," imbuh Febri.
Februari lalu, penyidik KPK menggeledah rumah Desi Arryani di kawasan Jakarta Barat. KPK menyita sejumlah dokumen berkaitan dengan kasus tersebut. Komisi pun kini terus mengusut dugaan aliran dana ke sejumlah pihak.
Dalam kasus itu, komisi menetapkan dua orang tersangka yakni Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.
Kerugian keuangan negara atas kasus tersebut ditaksir Rp186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif. Proyek konstruksi fiktif itu tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur hingga Papua. (OL-7)
