DIREKTUR Presidential Studies Decode UGM Nyarwi Ahmad menilai peluang berubahnya komposisi partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sangat kecil. Nyarwi melihat belum ada isu krusial yang membuat arah dukungan partai koalisi dan oposisi berubah.
"Peluangnya memang selalu ada. Namun, itu semua bergantung pada Presiden Jokowi," ujar Nyarwi saat dihubungi, Minggu (17/11).
Menurut Nyarwi, peluang berubahnya arah dukungan partai akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama.
Pertama, ditentukan oleh Presiden sendiri apakah tetap memerlukan penambahan koalisi atau tidak.
Kedua, bagaiamana dinamika internal setiap partai, terutama partai-partai yang berada di luar pemerintahan.
Ketiga, bagaimana sikap partai yang sudah bergabung lebih dulu di dalam koalisi.
"Partai-partai yang di luar pemerintahan bagaimana dinamika internalnya. Dinamikanya itu mengarahkan keinginan untuk bergabung atau tidak. Jika iya, bisa jadi setelah kongres ada rekomendasi itu," ujarnya.
Namun, Nyarwi melanjutkan, hingga saat ini belum ada isu krusial yang menunjukkan arah bergabungnya koalisi ataupun keluarnya anggota koalisi pemerintah. Dinamika bisa saja terjadi apabila ada isu-isu krusial yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan populis yang dicetuskan oleh Jokowi.
"Belum ada isu krusial entah UU yang dibahas di parlemen atau kebijakan Jokowi yang bisa mengurangi dukungan. Terlebih saat ini partai di luar koalisi memiliki daya tawar yang lemah," paparnya.
NasDem komit
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya pun mengungkapkan pernyataan yang selaras dengan analisis Nyarwi.
Willy menegaskan bahwa NasDem berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan meskipun juga menjalin komunikasi dengan partai politik di luar pemerintahan.
"Enggak ada partai yang lebih komit dari NasDem. Dua arah itu kita lakukan, (yaitu) mendukung Jokowi dan membangun dialog kebangsaan dan tidak ada yang berkontradiksi. Dia saling complementary," kata Willy, Minggu (17/11).
MI/MOHAMAD IRFAN
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.
Menurut Willy, politik harus dilihat dalam dua ranah, yaitu high politics dan low politics. Low politics, jelasnya, ialah sebuah kompetisi ataupun kontestasi yang sudah dilewati. Maka itu, sambungnya, saat ini waktunya untuk masuk pada level high politics.
Di sisi lain, PKS menolak anggapan posisi oposisi yang makin lemah seusai peristiwa pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo saat HUT ke-8 Partai NasDem di JIExpo Kemayoran beberapa saat lalu.
"Kalau ada anggapan bahwa PKS melunak karena adanya pertemuan Presiden PKS dengan Pak Surya Paloh dan Presiden Jokowi, itu anggapan yang salah. Justru kami ingin menegaskan bahwa berada di luar pemerintah sebagai oposisi bukan berarti kami meninggalkan warisan berdemokrasi bangsa ini yang menekankan pentingnya membangun semangat kebangsaan antarsemua elemen walau berada di posisi berbeda," terang juru bicara PKS, Ahmad Fathul Bari (17/11). (Nur/Zuq/X-6)
