Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PEMAKSAAN pemilihan ketua umum Partai Golkar melalui cara aklamasi secara sepihak berisiko membuat partai berlambang pohon beringin itu terbelah.
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan pihak yang bersikeras menginginkan aklamasi merupakan pihak yang tidak berani untuk berkompetisi.
"Kalau dipaksakan (aklamasi) dan dibungkam tanpa melalui proses justru malah tidak bagus," tutur Nusron saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (16/11).
Berkaca pada pelaksanaan Munas Bali 2014, Nusron menyebut, Aburizal Bakrie (Ical) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar memaksakan aklamasi yang mengakibatkan Golkar akhirnya terpecah sehingga prestasinya merosot jauh dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015.
"Pada 2014 dipaksakan oleh Pak Ical, malah jadinya pecah," paparnya.
Nusron menjelaskan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam pelaksanaan Munas. Dirinya berharap perbedaan pendapat cukup terjadi dalam Munas dan tidak belanjut dalam kepengurusan Golkar secara keseluruhan. Golkar diharapkan bisa kembali bersatu dalam pelaksanaan Munas.
"Perbedaan pendapat itu biasa. Dalam Munas Bali lalu, Pak Airlangga Hartarto maju dapat 16 suara. Tapi malah ditampung jadi pengurus. Malah diusulkan jadi menteri. ini hal biasa dan habis Munas bisa menyatu lagi," paparnya.
Baca juga: Empat Nama Ini Disebut Jadi Kandidat Ketum Golkar, Siapa Mereka?
Saat ini setidaknya muncul empat kandidat ketua umum sehingga sulit terjadi aklamasi dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Desember mendatang. Empat kandidat itu adalah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo, dan Ridwan Hisyam. (X-15)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved