Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, ancaman tarhadap keamanan negara meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi. Untuk mengantisipasi itu, TNI telah membentuk sebuah organisasi adaptif yakni Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgabwilhan).
Organisasi itu, kata dia, ditujukan guna menangkal sejumlah ancaman yang berpengaruh terhadap keutuhan negara. Organisasi yang terdiri atas tiga matra di TNI tersebut akan menjadi tenaga baru bagi Indonesia dalam menguatkan sistem pertahanannya.
“Kita melakukan kompetensi dengan wilayah, yaitu wilayah satu yang markasnya di Tanjung Pinang, Kopgabwilhan dua di Balikpapan dan ketiga sementara di Biak," jelas Hadi dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11).
Untuk mendukung kinerja organisasi itu, lanjut dia, peran pemerintah daerah dinilai sangat penting.
Baca juga : Polri Komit Laksanakan Pengamanan Kegiatan Pemda
“Pemerintah daerah harus berperan untuk membantu terlaksananya fungsi dan tugas Kogabwilhan karena tugasnya sebagai penindak jika terjadi krisis di wilayah itu,” jelasnya.
Hadi kemudian menjelaskan berbagai kriteria ancaman yang bisa menimbulkan gangguan stabilitas keamanan. Yang pertama, kata dia, yakni eskalatif atau ancaman yang tiba-tiba muncul menjadi ancaman besar.
“Yang kedua adalah mix bergabung terjadi dua dan tiga. Yang ketiga adalah tempo singkat," kata dia.
Ia pun menyinggung ihwal aksi teror yang terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) pagi.
“Kita tidak membayangkan apa yang terjadi tiba-tiba bleng di Medan, tiba-tiba terjadi bom bunuh diri. Ini adalah satu sifat dari ancaman tersebut," ujarnya. (OL-7)
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved