Penunjukan Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Profesionalitas

PRESIDEN Joko Widodo berkomitmen menunjuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kemampuan dan profesionalitas. Beberapa nama sudah diusulkan ke Presiden dari berbagai masukan.

“Diupayakan tetap menghargai kemampuan-kemampuan. Kan kalau hukum langsung terkait dengan sikap profesionalnya,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11).

Saat ditanya sosok yang berpeluang, Fadjroel menyebut Jokowi belum menyebutkan nama. Termasuk beberapa nama seperti mantan komisioner KPK Antasari Azhar yang santer disebut-sebut menjadi Dewan Pengawas KPK.

“Tidak ada kekhususan terhadap suatu tertentu. Jadi yang jelas hukum dan nonhukum. Tapi yang pasti harus ada (yang berlatar belakang) hukum. Itu yang paling pasti," tuturnya.

Baca juga: Dewan Pengawas akan Didominasi Ahli Hukum

Fadjroel juga merespon kritik ihwal penunjukan Dewan Pengawas KPK bersifat politis. Menurutnya, Presiden mengedepankan profesionalitas untuk menunjuk Dewan Pengawas lembaga antirasywah itu.

“Pemerintah kan memang politis. Bahwa pilihan yang diambil sebuah pemerintah sifatnya politis, iya. Tetapi orang-orangnya tetap mewakili profesionalitas,” jelasnya.

Dewan Pengawas KPK nantinya akan dilantik bersamaan dengan komisioner KPK yang baru. Pelantikan komisioner KPK baru dijadwalkan pada Desember mendatang.(OL-5)