Jangan Picu Parlemen Jalanan

BAGAIMANA PKS memastikan check and balances bisa berjalan dengan baik dengan kondisi hanya tiga parpol di luar pemerintahan?

Memang kekurangan di masa sekarang ini, lima tahun ke depan, parpol di luar pemerintahan semakin sedikit, ini menjadi tantangan buat kami. Kemarin, dalam hasil pertemuan dengan NasDem, partai yang ada dalam pemerintahan, ada poin sepemahanan, yang kami tekankan sebetulnya di dalam ketatanegaraan kita, posisi DPR itu sebagai penyeimbang, siapa pun yang ada di DPR itu penyeimbang dari pemerintah walaupun mereka dalam pemerintahan.

PKS merasa berat dengan kondisi saat ini?

Buat kami wajar-wajar saja, tidak ada yang berat. Apalagi semua parpol paham, walaupun mereka dalam pemerintahan, mereka tetap melakukan fungsi kontrol di parlemen. Yang pasti di pemerintahan Pak Jokowi lima tahun kemarin, kami jelas berada di luar pemerintahan, kita melakukan check and balances secara proporsional. Apa yang kita kritik dan evaluasi.

Artinya, di dalam maupun luar pemerintah, parpol harus jadi penyeimbang?

Ya, tentu seperti itu. Kami meyakini dan parpol lain juga meyakini itu. Kalau ada kebijakan pemerintah yang baik harus didukung. Secara filosofis hal seperti itu harus didorong.

Dari komposisi parlemen saat ini, pemerintah mendominasi dan bisa memantik oposisi jalanan. Apa komentar Anda?

Yang paling utama sebenarnya melihat komposisi itu pemerintah atau pihak yang berada di dalam pemerintahan harus sadar bahwa suara publik harus didengarkan. Karena memicu bisa memicu sehingga suara publik itu pasti ada dan harus didengarkan. Jangan sampai parlemen jalanan itu menjadi terlalu besar ketika suara publik tidak didengarkan oleh pemerintah. Sekalipun ada partai di dalam maupun luar pemerintahan, fungsi check and balances harus tetap dijalankan sehingga suara publik juga tidak diturunkan secara berlebihan lewat parlemen jalanan.

Pascapertemuan PKS-NasDem, ada anggapan akan ada poros baru di parlemen. Betulkah?

Dalam politik semua kemungkinan ada dan kalau kita bicara tentang poros baru apalagi bicara sampai 2024 itu kan masih jauh sekali. Untuk lebih mendalami hal tersebut, kami belum ada sama sekali pembicaraan hal itu selain kemarin yang sudah dituangkan dalam kesepahaman politik. (Mal/P-4)