Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PAKAR politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai kehadiran 12 wakil menteri harus dapat memicu kinerja optimal di kementerian terkait.
Ia menyarankan pembagian tugas dengan menteri-menterinya harus jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih instruksi dan wamen hanya menjadi ban serep.
"Ya makanya menterinya harus strong (kuat) betul dalam menata pembagian kerja. Itu supaya jangan sampai cuma Wamen menjadi ban serep atau justru dua-duanya kuat, matahari kembar," terangnya kepada Media Indonesia, Minggu (3/11).
Menurut dia, menteri yang mendapatkan bantuan kekuatan berupa wamen perlu membagi tugas. Sebab Presiden tidak akan turun langsung untuk mengurus hal teknis untuk embagi kewenangan mana yang tepat untuk menteri dan wakilnya.
"Presiden pasti akan bilang supaya Menteri memberi direction dan pembagian tugas yang jelas, karena kepala di kementerian itu tentunya Menterinya," katanya.
Mengenai kecocokan hubungan personal 12 wakil menteri dengan para menterinya, ia mengaku masih terlalu dini mmeberikan penilaian. Namun sejauh ini sudah terlihat pembantu menteri mana yang terlihat klop dan belum.
"Kan baru dilantik 12 Wakil Menterinya jadi belum bisa dinilai kecocokan chemostry nya sebab itu terlalu awal. Jika berdasarkan latar belakang pendidikan atau hal lain ada yang cocok misalnya untuk yang di Kementerian BUMN, Keuangan, Luar Negeri dan Agraria," jelasnya.
Ia menekankan masalah yang lebih penting dari kecocokan Wakil Menteri dengan menterinya ialah Presiden Jokowi sudah memaksimalkan semua pertimbangan kompromi politik, mengakomodasi relawan, dukungan publik maupun representasi primordial dan pertimbangan profesionalisme.
"Selanjutnya mari kita awasi dan kritik secara profesional," pungkasnya. (OL-8)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved