PAKAR politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai kehadiran 12 wakil menteri harus dapat memicu kinerja optimal di kementerian terkait.
Ia menyarankan pembagian tugas dengan menteri-menterinya harus jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih instruksi dan wamen hanya menjadi ban serep.
"Ya makanya menterinya harus strong (kuat) betul dalam menata pembagian kerja. Itu supaya jangan sampai cuma Wamen menjadi ban serep atau justru dua-duanya kuat, matahari kembar," terangnya kepada Media Indonesia, Minggu (3/11).
Menurut dia, menteri yang mendapatkan bantuan kekuatan berupa wamen perlu membagi tugas. Sebab Presiden tidak akan turun langsung untuk mengurus hal teknis untuk embagi kewenangan mana yang tepat untuk menteri dan wakilnya.
"Presiden pasti akan bilang supaya Menteri memberi direction dan pembagian tugas yang jelas, karena kepala di kementerian itu tentunya Menterinya," katanya.
Mengenai kecocokan hubungan personal 12 wakil menteri dengan para menterinya, ia mengaku masih terlalu dini mmeberikan penilaian. Namun sejauh ini sudah terlihat pembantu menteri mana yang terlihat klop dan belum.
"Kan baru dilantik 12 Wakil Menterinya jadi belum bisa dinilai kecocokan chemostry nya sebab itu terlalu awal. Jika berdasarkan latar belakang pendidikan atau hal lain ada yang cocok misalnya untuk yang di Kementerian BUMN, Keuangan, Luar Negeri dan Agraria," jelasnya.
Ia menekankan masalah yang lebih penting dari kecocokan Wakil Menteri dengan menterinya ialah Presiden Jokowi sudah memaksimalkan semua pertimbangan kompromi politik, mengakomodasi relawan, dukungan publik maupun representasi primordial dan pertimbangan profesionalisme.
"Selanjutnya mari kita awasi dan kritik secara profesional," pungkasnya. (OL-8)
