Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
MEMILIKI tugas pokok dan fungsi dalam menetapkan kebijakan kerumahtanggaan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terus berkomitmen untuk memberikan fasilitas terbaik agar pada anggota Dewan dapat bekerja secara maksimal.
Tidak hanya ditujukan semata-mata bagi para anggota DPR, fasilitas juga ditujukan bagi masyarakat yang datang ke DPR RI. Hal inilah yang disampaikan Wakil Ketua BURT terpilih Novita Wijayanti.
“BURT kan internal ya, harapannya Anggota Dewannya bisa bekerja maksimal, kemudian konstituen yang datang juga nyaman, dan kita bisa memberikan fasilitas itu. Karena kita mengurus internal, pastinya ada waktu-waktu untuk anggota turun ke bawah. Kita memfasilitasi itu,” ungkap Novita seusai ditetapkan sebagai Pimpinan BURT DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10).
Adapun fasilitas yang dimaksudkan politikus Partai Gerindra itu, yakni tersedianya tangga khusus bagi penyandang disabilitas tunadaksa di lingkungan DPR RI.
Hal ini dilakukan mengingat cukup banyaknya masyarakat yang datang dari daerah konstituen, untuk menyampaikan aspirasinha kepada anggota dewan.
“Saya akan usulkan tangga-tangga khusus untuk penyandang disabilitas yang kadang-kadang datang pakai kursi roda, sehingga fasilitas ini bisa mendukung temen-temen disabilitas, serta menjadi program harapan kita mendatang,” kata legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu.
Tak hanya bagi penyandang disabilitas, Novita juga akan mengusulkan ruangan khusus bagi ibu-ibu, misalnya ruangan khusus laktasi dan fasilitas penitipan anak atau daycare.
“Ruangan laktasi dan daycare untuk ibu-ibu kan pasti akan sangat berguna, bagi semua pihak di lingkungan DPR,” imbuh Novita.
Meningkatnya jumlah Anggota Dewan dari periode sebelumnya sebanyak 560 Anggota menjadi 575 Anggota, tak sebanding dengan peningkatan fasilitas-fasilitas yang ada. Fasilitas ruangan bagi masing-masing anggota, misalnya. Jika mengacu pada Peraturan Menpan-RB Nomor 48 Tahun 2013, ruang kerja setaraf Menteri luasnya bisa mencapai 110 meter persegi.
“Fasilitas kalau sesuai dengan peraturan, kalau dari dulu juga tidak sesuai ya. Ruangan anggota DPR itu luasnya hanya 4x5 meter itu sekitar 20 meter persegi, dengan tujuh staf. Tapi itu tidak menjadikan kita lemah, justru kita tetap semangat dan terus bersinergi. Fokus kita akan terus menjadi wakil rakyat yang lebih baik lagi,” pungkas Novita. (OL-09)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved