Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN.
Keputusan tersebut diketahui setelah Budi dan Kartika menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10).
"Jadi saya sama Pak Tiko (sapaan Kartika) diminta membantu Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir)," kata Budi.
Budi menjelaskan, Ia dan Tiko akan membuat program untuk membuat perusahaan-perusahaan pelat merah lebih baik lagi.
Baca juga: Ketua Projo Wamendes, Politikus PSI Wamen Agraria
Tiko menambahkan, intinya Presiden meminta ratusan perusahaan BUMN dapat menjadi kompetitif di lingkup global.
Tiko mengaku akan segera mundur dari jabatannya saat ini. Ia akan mengirimkan surat pengunduran dirinya di bank pelat merah itu.
"Hari ini saya akan mengurus pengunduran diri. Akan ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri," ucap Tiko.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan, ia mendapat arahan dari Presiden untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dia ditugasi membantu memperbaiki berbagai macam dukungan kebijakan kepada upaya mempercepat investasi.
"Juga meningkatkan serapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi sebagai wakil menteri keuangan," ujar Nazara. (OL-2)
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Viktor meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.
BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved