Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan partainya mantap berada di luar pemerintahan. PAN tidak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Kami insyaallah akan berada di luar pemerintahan," kata Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (23/10).
Hanafi mengatakan PAN ingin mengawal janji-janji pemerintahan Joko Widodo terlaksana dengan baik. PAN juga akan memosisikan diri sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
"Itu adalah fungsi yang lumrah dalam check and balance dalam demokrasi," ucap putra elite PAN Amien Rais itu.
Hanafi mengatakan PAN tahu diri dengan kenyataan politik yang ada.
Baca juga: Jokowi Ubah Nomenklatur Sejumlah Kementerian
Sebagai pemenang, kata dia, partai koalisi Jokowi lebih berhak menjalankan roda pemerintahan.
Partai di luar koalisi pemenang, kata dia, sudah sepatutnya berada di luar pemerintah.
"Jadi saya kira itu hal yang wajar kalau kita tetap menjaga prinsip untuk berada di luar pemerintahan," ujarnya.
Presiden Jokowi telah mengumumkan nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Partai Gerindra jadi satu-satunya 'makmum masbuk' di koalisi pemerintah.
Ketua Umum Gerindra sekaligus eks capres Prabowo Subianto didapuk sebagai Menteri Pertahanan. Sedangkan Waketum Gerindra Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. (OL-2)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved