Rabu 23 Oktober 2019, 09:58 WIB

Jokowi Ubah Nomenklatur Sejumlah Kementerian

Damar Iradat | Politik dan Hukum
Jokowi Ubah Nomenklatur Sejumlah Kementerian

MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo (tengah) saat memperkenalkan para menteri Kabinet Indonesia Maju

 

PRESIDEN Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama menteri dalam Kabinet Indonesia. Dalam pengumuman tersebut, ada sejumlah kementerian yang berubah nomenklaturnya.

Kementerian pertama yang ditambah nomenklaturnya yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman Maritim dan Investasi. Kementerian itu dipimpin Luhut Panjaitan.

"Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia sebagai poros maritim dunia, hambatan investasi dan realisasikan komitmen investasi besar berada di tangan Beliau," kata Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Kemudian, kementerian lain yang berubah nomenklaturnya yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada pemerintahan lima tahun sebelumnya, Kementerian Pariwisata hanya mengurus masalah pariwisata.

Kementerian ini akan dipimpin oleh Whisnutama Kusbandrio.

Baca juga: Pesan Jokowi kepada Para Menteri: Jangan Korupsi!

Jokowi berharap Whisnutama dapat membangun 10 destinasi wisata baru dan membangun industri kreatif.

Selain itu, ada pula perubahan di Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelumnya, Kementerian Riset digabung dengan pendidikan tinggi.

Namun, saat ini, menurut Jokowi, pendidikan tinggi akan kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun, Kemendikbud akan dipimpin oleh Nadiem Makarim.

Pagi tadi, Jokowi telah resmi mengumumkan susunan kabinet yang berisikan 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para menteri Kabinet Indonesis Maju agar tidak korupsi.

"Saya minta jangan ada yang korupsi. Ciptakan sistem yang menutup celah

korupsi" kata Jokowi tegas di Istana Merdeka, Rabu (23/10).

Selain itu, Jokowi mengingatkan agar menteri-menteri tidak membuat visi dan misi tersendiri. Menurut dia, visi dan misi menteri harus sesuai dengan presiden dan wakil presiden.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta para menteri bekerja cepat, keras, dan produktif. Menteri juga diminta tidak terjebak pada rutinitas yang monoton. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More