Masa Lalu tak Membuat Hubungan Kelabu

BERBUSANA 'khas' calon menteri Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024, kemeja putih dengan dikombinasi celana hitam, Wakil Panglima TNI 1999-2000 Jenderal (Purn) Fachrul Razi memasuki kawasan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, pukul 12.51 WIB.

Sekjen Departemen Pertahanan pada 1999 ini melangkah sembari mengepit sebuah buku agenda. Tak lupa senyum dan hormat diberikan kepada kalangan pers yang memanggilnya dari kejauhan.

"Beliau (Presiden Joko Widodo) minta bergabung dalam Kabinet Kerja II, posisinya apa, saya enggak tahu. Yang jelas beliau bercerita tentang keamanan, pendidikan, dan masalah pembangunan sumber daya manusia," ujarnya seusai menemui Presiden.

Fachrul Razi memang bukan orang asing bagi Jokowi. Dia mantan Ketua Tim Bravo 5, relawan Jokowi-Amin yang terdiri atas para purnawirawan TNI saat Pilpres 2019 lalu.

Sosok jenderal berpenampilan tenang ini menyedot perhatian karena dia merupakan salah satu jenderal yang ikut merekomendasikan pemecatan Letjen Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad pada era reformasi 1998.  

Kala itu Fachrul menjabat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab (Wiranto) Nomor Sekp/533/P/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998.

Bertindak selaku Ketua DKP ialah Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, dengan sekretaris Letjen Djamari Chaniago dan anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar, serta Letjen Ari J Kumaat.  

Perihal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kemarin ditunjuk sebagai menteri pertahanan oleh Presiden Jokowi, Fachrul menilai hal itu memang bidangnya. Ia pun mengaku hubungannya dengan Prabowo tidak ada masalah.

"Saya dengan Pak Prabowo biasa-biasa saja, ketemu peluk-pelukan, makan sama-sama. Tidak ada yang aneh dalam sistem yang terbangun. Masalah kedinasan maupun pribadi tidak terganggu," tutur pria kelahiran Aceh, 26 Juli 1947 ini.

Selain Fachrul, kemarin sejumlah nama mantan menteri Kabinet Kerja jilid I periode 2014-2019 diundang Presiden Jokowi untuk bergabung kembali. (Akmal Fauzi/X-4)