Amali Tegaskan Tidak Ada Pembicaraan Soal Korupsi dengan Presiden

POLITIKUS partai Golkar Zainuddin Amali mengaku tidak membicarakan soal perkara korupsi yang disebut-sebut terkait dengan dirinya pada 2014 lalu.

"Tidak ada sama sekali soal itu (perkara korupsi Akil Mochtar)," kata Amali di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.

Kasus pertama yang menyeret nama Amali ialah kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dihukum penjara seumur hidup.

Melalui percakapan "blackberry messenger", Akil dan Amali diduga melakukan negosiasi soal pengurusan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2014. Ada permintaan uang Rp10 miliar dari Akil ketika itu pada 1-3 Oktober 2013.

Baca juga: Tiga Calon Menteri pernah Diperiksa Menjadi Saksi di KPK

Amali mengakui adanya percakapan dengan Akil seusai diperiksa KPK pada 20 Januari 2014. Ia tidak membantah kabar bahwa Akil meminta Rp10 miliar untuk memenangkan pasangan calon Soekarwo-Syaifullah Yusuf.

Namun, Amali mengaku percakapan itu hanya gurauan. "Tidak ada negosiasi, (arahan itu) kayak kita lagi bercanda-bercanda gitu," kata Amali setelah diperiksa di KPK pada Januari 2014.

"Tidak ada klarifikasi soal Akil Mochtar," tambah Amali.

Ia pun mengaku diminta untuk menandatangani pakta integritas tidak terlibat kasus korupsi maupun melakukan rangkap jabatan.

"Iya teken pakta integritas, isinya kerja dengan baik akan menjalankan tugas sesuai undang-undang dan peraturan yang ada," ungkap Amali.

Amali mengaku diminta Presiden Jokowi untuk mengurus soal olahraga dan kepemudaan.

"Saya diminta memperhatikan pengembangan SDM kita terutama kreativitas-kreativitas anak muda kita dan juga bidang-bidang olahraga yang masih harus kita dorong untuk bisa berprestasi baik di tingkat internasional regional dan tentu pembinaan di dalam negeri harus juga lebih diperhatikan," jelas Amali.

Zainudin Amali, juga pernah terseret kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tersangka dalam kasus itu ialah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.(OL-4)