PKS: Kami Juga Dirayu Masuk Koalisi, Kami Tolak

WAKIL Ketua Mejelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku partainya pernah diajak pihak istana untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ajakan diutarakan saat dirinya bertandang ke Istana bersama pimpinan MPR.

"Setelah pimpinan MPR bertemu Pak Jokowi, lisan secara langsung, waktu itu ada konferensi pers kan. Setelah konpers itu saya dijawil Pak Pratikno (Mensesneg) dan diajak mojok dan kami berdua. Tapi Pak Sohibul juga sudah ditelpon oleh istana," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.

Kata Hidayat, ajakan itu disampaikan langsung kepadanya. Pun dengan beberapa pengurus di DPP PKS mengaku mendapat telepon dari pihak istana agar mau bergabung ke kabinet.

Wakil Ketua MPR menegaskan sikap partainya sudah bulat tetap berada di luar pemerintahan. Setidaknya kata Hidayat ada tiga alasan partainya memilih tetap berada di luar pemerintahan sebagai bagian dari partai oposisi.

Baca juga: Prabowo jadi Menteri Jokowi, PKS: Biar Rakyat Menilai

Pertama, menjadi oposisi dirasa yang paling rasional bagi PKS. Hidayat menyadari partainya bagian dari pihak yang kalah di Pilpres 2019 kemarin dan konsekuensinya adalah berada di luar pemerintahan.

"Dulu pada zaman Gus Dur kami poros tengah, kami menang, kami dalam kabinet. Zaman Pak SBY menang, kami dalam kabinet. Debgan Pak Prabowo kalah ya kami di luar kabinet," terang Hidayat.

Kedua, sikap dari mejelis syuro partai sudah jelas bahwa PKS berada di luar kabinet. "Sebagai partai kader kami harus menaati keputusan partai. Sampai hari ini belum ada keputusan," ujar Hidayat.

Ketiga, PKS mempertimbangkan aspirasi dan suara dari konstituen. Mereka diposisikan sebagai pemegang suara tertinggi partai. "Kami harus mempertimbangkan mereka. Dan mereka mayoritas mutlak menginginkan PKS berada di luar kabinet. Jadi atas dasar itulah kami mengambil sikap ini," tegas Hidayat. (Medcom.id/OL-4)