Pemberlakuan UU KPK Direspons Judicial Review

KEMENTERIAN Hukum dan HAM resmi mengundangkan revisi UU KPK sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK pada lembaran negara pada 17 Oktober 2019.

Dalam penilaian Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda, Akmal Fahmi, jalan yang terbuka untuk merevisi kembali UU KPK ialah melalui uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk menyampaikan kebenaran harus ada pengkajian. PB HMI akan melakukan konsolidasi dengan badan-badan eksekutif mahasiswa menempuh jalur konstitusi. Langkahnya konstitusional," kata Akmal seusai diskusi bertema Judicial review UU KPK sebagai upaya kedaulatan hukum di Gedung PB HMI, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan, kemarin.

Hal senada diungkapkan Ketua Aliansi Relawan Jokowi, Hadar Alwi, bahwa kecil kemungkinan Presiden menerbitkan Perppu KPK.

"Karena UU KPK sudah diberlakukan, perppu tidak mungkin dikeluarkan. Biar semua berjalan dengan sendirinya sebab masih ada upaya judicial review ke MK," ujar Hadar.

Dalam menanggapi berlakunya UU KPK, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya telah menerima informasi pengundangan UU hasil revisi tersebut. Namun, komisi belum menerima salinan resminya.

"Kami akan melihat apa isi UU itu dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," ungkap Febri.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengakui ada kegamangan terkait peralihan pemberlakuan UU hasil revisi. Meski demikian, dia memastikan KPK tetap bekerja seperti biasa.

"Misalnya, ada kasus atau penyelidikan yang sudah matang. Jika perlu ada OTT, kami lakukan," ujar Agus.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai seluruh pasal yang disepakati DPR bersama pemerintah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK dipastikan melemahkan lembaga antirasuah.

"Sejumlah pasal kontroversial berlaku. Banyak pihak berdalih di UU KPK baru terdapat pasal peralihan terkait dewan pengawas. Namun, cepat atau lambat dewan pengawas akan terbentuk. Jadi, pernyataan pasal peralihan itu hanya dalih tanpa dasar," tandas Kurnia. (Dhk/Gol/X-3)