PPP Jangan Berlaku Oposisi Dalam Pemerintahan

WAKIL Ketua MPR Fraksi Partai PPP Arsul Sani menegaskan kepada partai yang ingin bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) agar bisa berlaku layakanya partai yang sudah dulu bergabung di dalam koalisi. Arsul menegaskan partai Gerindra, Demokrat, maupun PAN tidak boleh bersifat seperti oposisi.

"PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu aja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).

Arsul mengungkapkan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan bergabungnya partai lain ke dalam koalisi atau dalam kabinet pemerintahan Jokowi periode yang kedua. Untuk itu PPP menghormati hak prerogratif presiden sehingga tidak mempermasalahkan partai mana yang ingin bergabung.

"Kalau hak prerogatifnya, menurut sistem ketatanegaraan kita ada di tangan presiden, kok masa partai politik mempermasalahkannya. Kan tidak seperti itu," ungkapnya.

Menurut Arsul, tugas parpol pendukung sudah selesai ketika berhasil memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019. Selanjutnya mengenai koalisi, Arsul menyerahkan sepenuhnya kepada mantan Wali Kota Solo itu.

"Selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya. Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya rewarditu termasuk membatasi hak seorang presiden," ucap Arsul. (OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri