Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KINERJA Presiden Joko Widodo di periode pertama pemerintahannya nisbi baik dengan sejumlah catatan kritisnya, sebut hasil survei Parameter Politik Indonesia.
"Publik yang menilai kinerja Jokowi baik mencapai 41,0 persen, biasa saja 33,4 persen, buruk 23,3 persen. Selebihnya tak menjawab. Itu artinya, jika diringkas secara sederhana kinerja Jokowi sebenarnya sudah baik, namun belum maksimal karena menyisakan sejumlah pekerjaan rumah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam rilis survei "Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua", di Kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis.
Untuk kedua kalinya, Presiden Jokowi akan dilantik kembali menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2019. Saat ini publik berharap Jokowi bisa mewujudkan semua janji Nawacita Jilid keduanya dengan maksimal.
Terutama soal pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan baru, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta prospek hukum dan korupsi yang lebih menjanjikan.
Baca juga: Survei: 40,5% Tak Setuju Prabowo Merapat ke Jokowi
Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat di periode pertama, Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional yang dilakukan pada 5 sampai 12 Oktober 2019.
Hasil survei menunjukkan, Jokowi dinilai sukses membangun infrastruktur strategis, memberikan bansos, sembako, dana desa, PKH, KIS, dan KIP.
Namun pada saat yang bersamaan, Jokowi dianggap kurang maksimal terkait permasalahan kesejahteraan, lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, harga yang masih mahal, serta persoalan korupsi dan penegakan hukum.
"Publik belum merasakan "sentuhan magis" pembangunan infrastruktur yang inline dengan persoalan mendasar rakyat. Termasuk juga soal isu pelemahan KPK cukup kuat serta potret hukum yang dinilai masih tebang pilih," ucapnya.
Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik, terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mengapresiasi hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia tersebut, namun seharusnya respondennya bisa lebih banyak.
"Harusnya sampel responden lebih banyak agar mewakili sebagian masyarakat Indonesia. Namun, hasil surveinya sudah sesuai dengan fakta yang ada," ujar Irma.
Menurut dia, pada dasarnya kinerja Presiden Jokowi di periode pertama sudah baik, namun memang banyak program kerja yang belum terselesaikan sehingga dalam survei Parameter Politik Indonesia itu 23,3 persen menganggap kinerja Presiden Jokowi buruk.(OL-4)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved