Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
NEGARA tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Tanah Air sekarang ini. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap aksi terorisme yang meresahkan masyarakat seperti kasus penyerangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Serang, Banten, belum lama ini.
"Aparat kepolisian harus mampu mengungkap dan menindak aktor intelektual di balik aksi-aksi teror yang terjadi di Tanah Air. Kami Nahdlatul Ulama (NU) meminta aparat kepolisian harus mampu bertindak tegas terhadap radikalisme dan tidak boleh ada kesan negara kalah dalam menghadapi terorisme," ujar Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj, Minggu (13/10).
Dikatakan, saat ini radikalisme sudah ada di mana-mana. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumbawa, Bima, Sulawesi Tengah, dan lain-lain.
"Saat ini, Indonesia sudah darurat terorisme dan radikalisme, karena selama ini kita bersikap terlalu ramah kepada mereka. Maka demi menyelamatkan NKRI, menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia, maka sekecil apa pun yang mereka lakukan (terorisme) harus ditindak tegas," kata Said.
Ia menuturkan bahwa tindakan terorisme adalah tindakan biadab yang jauh dari norma, agama, dan akhlakul karimah.
"Apa yang mereka lakukan adalah tindakan biadab dan tidak sesuai dengan agama apa pun. Jadi kita harus lawan bersama. Apalagi mereka sudah berani terang-terangan," katanya.
Sementara Staf Khusus Badan Pembina Ideologi PAncasila (BPIP), Romo Antonius Benny Susetyo, dalam dialog 'Pancasila di Tengah Radikalisme' yang digelar Minggu (13/10) mengingatkan kembali bahwa radikalisme sudah mengancam keutuhan bangsa dan negara.
"Saat ini radikalisme sudah sangat mengancam keutuhan bangsa. Karena paham-paham radikalisme ingin mengubah pancasila yang telah menjadi kesepakatan bangsa ini. Maka ke depan tantangan kita adalah bagaimana memperkuat ideology pancasila dalam praktek kehidupan berbagsa dan ber-Tanah Air," katanya.
Baca juga: Ma'ruf Amin Minta Penanganan Radikalisasi tidak Represif
Maka, tambahnya, bangsa ini perlu membumikan pancasila agar mampu menyentuh kaum milenial.
"Membumikan pancasila di kalangan anak muda penting dalam menangkal paham radikalisme. Hal ini agar para kaum milenial tak mendapat masukan tentang agama dari sisi yang sempit sehingga kemudian menciptakan radikalisme tadi," tandasnya.
Benny menambahkan bahwa radikalisme harus dilawan dengan gerakan kebudayaan.
"Radikalisme itu tidak berdiri sendiri. Radikalisme itu akibat dari tata dunia yang tidak beradab, tidak adil, tata dunia yang dipenuhi permusuhan, tata dunia yang dipenuhi marjinalisme, dan cara melihat agama hanya dalam bahasa satu kebenaran," ujarnya.
Menurut Benny, kebudayaan menjadi salah alat dan benteng untuk melawan radikalisme. Karena itu, gerakan kebudayaan harus diperkuat. Tradisi-tradisi yang telah ada di masyarakat, misalnya bersih desa, selamatan, larung, dan tradisi-tradisi lain, harus dihidupkan kembali.
"Itulah benteng kekuatan menghadapi radikalisme. Mereka takut kalau tradisi itu kuat," lanjutnya.
Benny menambahkan, budaya-budaya lokal harus ditampilkan kembali dengan cara memberi kemasan baru agar tidak terkesan kuno dan menarik bagi anak-anak muda. Kreativitas seni budaya anak-anak muda yang bersifat masal harus ditampilkan.
"Pusat-pusat kebudayaan juga perlu dibangun," pungkasnya. (OL-1)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menegaskan adanya aliran dana dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin (AIZ).
KETUA Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulul Abshar Abdalla menyoroti pentingnya humor dalam kehidupan bermasyarakat. Ia turut menyayangkan soal laporan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono
KETUA Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan yang melaporkan ke polisi soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya, bukan perwakilan PBNU
PENGASUH dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau akrab disapa Gus Salam mengatakan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono seharusnya tidak menjadi laporan pidana.
Gus Yahya menghadiri dan mengawal langsung rangkaian kegiatan Napak Tilas Jejak Restu Pendirian NU yang menempuh rute Bangkalan-Jombang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved