Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Minarta Dutahutama, Purnama Dasadiputra Prasetyo, dalam kasus suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.
Purnama dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.
"Purnama Dasadiputra Prasetyo dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LJP terkait tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan SPAM," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/10).
Selain Purnama, KPK juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Leonardo, yaitu Komisaris PT Royal Mukti Sakti Gatot Prayogo, supir Kementerian PUPR Sugiyanto, Direktur PT Menara Dutahutama Phan Ferdi Handoko, Direktur PT Menara Dahutama Krispina Lenny Tendra, dan pihak swasta bernama Aji Setiawan. Saksi Krispina Lenny Tendra juga diperiksa untuk tersangka anggota BPK Rizal Djalil.
Baca juga: KPK Jamin Bisa Tangkap Paulus Tannos
Dalam kasus itu, Rizal Djalil diduga turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM Kementerian PUPR yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.
Rizal diduga menerima suap dari Leonardo selaku komisaris perusahaan tersebut senilai 100 ribu dolar Singapura.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, Rizal membantah praktek rasuah yang disangkakan kepadanya. Adapun KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki dan meningkatkan status penanganan perkara yang menjerat anggota BPK itu.
Selain diduga menerima miliaran rupiah dalam bentuk dolar singapura, KPK juga menduga Rizal terlibat pengaturan laporan pemeriksaan keuangan sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kurun waktu 2014-2016. (A-4)
Public Relations Pintu Yoga Samudera menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam perkara korupsi tersebut.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Pada Selasa, 1 Juli 2025, penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas PUPR Sumut
KPK membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved