NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Bentuk Diktator Terhadap Konstitusi

Akmal Fauzi

08/10/2019 17:59

PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Bentuk Diktator Terhadap Konstitusi — Masinton Pasaribu(ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, mengatakan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK bisa jadi bentuk diktator konstitusi. Menurutnya, urgensi penerbita Perppu KPK belum mendesak.

Sikap resmi PDIP, kata Masinton meminta semua pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

“Apakah kegentigan sudah terpenuhi? Perppu itu produk diktator konstitusi. Karea hanya (kekuasaan) presiden,” kata Mansinton di acara diskusi, di Tebet, Jakarta, Selasa (8/7).

Baca juga: ReJo Minta Jangan Tekan Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Menurut Masinton, ada sejumlah masukan dalam menyikapi keberadaan UU KPK hasil revisi. Beberapa di antaranya yakni uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (KPK) dan legislatif review di DPR.

"Posisi PDIP itu memberikan masukan, bahwa jangan sampai siapapun menekan-nekan Presiden soal perppu ini. Tidak boleh ditekan-tekan," ujar Masinton.

Masinton menyebut, berbahaya jika ada yang mendesak untuk segera mengeluarkan perppu. Pasalnya, kata dia, bahaya jia konstitusi diletakkan di bawah tekanan. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

Perppu Perampasan Aset, Mensesneg: Presiden Belum Berniat
09/5/2025 23:05
Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Yusril Sebut tak Ada Urgensi Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset
05/5/2025 18:25
Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu Perampasan Aset.
Prabowo Punya Modal Besar Golkan RUU Perampasan Aset
02/5/2025 17:40
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai memiliki modal besar untuk merealisasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).
PDIP Dorong Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset
24/11/2024 17:51
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Kemenaker Tunduk atas Putusan MK terkait Judicial Review UU Cipta Kerja
02/11/2024 18:13
Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pengamat: Pemerintah tidak Bisa Anulir Putusan MK dengan Perppu
26/8/2024 07:05
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio menegaskan pemerintah tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perppu.

LOAD MORE

Opini

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional
08/7/2025 05:05
Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif
08/7/2025 05:00
Generasi (C)emas
07/7/2025 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved