ORMAS pendukung Presiden Joko Widodo meminta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dimajukan satu hari dari jadwal semula.
Menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), pelantikan digelar Minggu (20/10).
Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan pelantikan dimajukan sehari.
"Tanggal 19 Oktober jatuh pada hari Sabtu, keluarga Indonesia sedang santai. Kita juga menghormati saudara- saudara kita yag ingin menjalankan ibadah dan beristirahat. Kami yakin jutaan rakyat akan mengawal pelantikan Presiden dan memaknainya sebagai merayakan mandat rakyat," ujar Budi lewat pesan singkat, Senin, (30/9)
Baca juga: Presiden Siap Dialog dengan Kelompok pro Referendum Papua
Menurut Budi, seharusnya tak menjadi masalah apabila pelantikan dimajukan karena tidak akan mengganggu jalannya agenda kenegaraan.
"Jika jadwalnya mundur baru masalah. Ada masalah vacum of power dan pasti menimbulkan masalah ketatanegaraan," katanya.
Budi mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Jokowi mengenai wacana tersebut saat bertemu di Istana Merdeka, pekan lalu.
"Beliau senyum- senyum saja. Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," ujar mantan aktivis 1998 itu.
Sementara, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan memastikan Presiden Jokowi menaati aturan KPU. (OL-8)
