SEJUMLAH tokoh meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang terus disuarakan di berbagai wilayah di Tanah Air.
Hal itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan tokoh lainnya seperti Romo Magnis Suseno, Abdillah Toha dan Yenny Wahid.
Untuk menyikapi peristiwa yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir terkait pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan sejumlah RUU lainnya yang dinilai belum mewakili aspirasi masyarakat, Jimly menilai, pemerintah dan DPR perlu menampung aspirasi mereka.
"DPR dan pemerintah agar berjiwa besar dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang terus disuarakan di berbagai wilayah di Tanah Air," katanya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (25/9).
Pihaknya pun mengapresiasi sikap mahasiswa dan elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca juga : Mendagri Minta Pemda Tampung Aspirasi Mahasiswa
Kepedulian tersebut, sambungnya, ditunjukkan melalui sikap kritis sebagai hak konstitusional warga negara dengan tetap menghormati hasil Pemilu 2019 yang merupakan pilihan rakyat Indonesia.
Selain itu, kata Jimly, pihaknya pun mendesak kepada aparat agar menghindari penggunaan cara-cara yang berlebihan (eksesif) dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di seluruh Indonesia.
"Mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya harus dilakukan secara damai dan dalam koridor hukum serta tidak menggunakan aksi kekerasan dengan tetap mewaspadai penyusupan pihak-pihak yang bermaksud mencederai tujuan murni aksi unjuk rasa mahasiswa," terangnya.
Ia pun menyerukan kepada segenap komponen bangsa agar tetap mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan dilandasi semangat kekeluargaan yang merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia. (OL-7)
