Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUDA Panca Marga Provinsi Papua mendukung langkah TNI/Polri menambah pasukan di Papua. Pasalnya selain untuk memastikan situasi benar-benar kondusif, penempatan pasukan di Papua untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat umum.
"Siapa yang bisa menjamin keamanan di Papua terutama juga kota strategis seperti Jayapura? Karena situasi bisa saja berubah kapan pun. Saat ini boleh saja sudah relatif terkendali tetapi ke depan belum ada jaminan akan terus aman. Jadi kami berikan dukungan adanya penambahan pasukan sampai situasi di Papua benar-benar aman," kata Ketua PPM Papua Boy Markus Dawir dalam keterangan kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (22/9).
Pemuda Panca Marga Provinsi Papua adalah organisasi yang menghimpun anak-anak para veteran perang terutama yang berjuang dalam peristiwa pembebasan Irian Barat.
Boy menjelaskan, pihak PPM sudah menemui Kapolda Papua untuk memberikan dukungan agar Polri tetap menjaga situasi Kamtibmas di Papua.
Baca juga : Prajurit TNI Selamatkan Bocah Tenggelam di Sungai Warma
Hal yang sama diharapkan pada TNI agar personel TNI tetap disiagakan terutama pada obyek-obyek vital dan sarana prasarana publik strategis.
"Kami tidak ingin agar Polri dan TNI kecolongan. Karena jumlah masyarakat tentu lebih banyak dari petugas keamanan. Jika terjadi sesuatu gangguan siapa yang bisa mengatasi? Maka untuk sementara ini kami anggap penambahan psukan masih diperlukan," sambung Boy.
Ia berharap agar masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dalam keadaan damai seperti sedia kala.
"Jika kota ini aman, maka segala aktivitas baik anggota TNI-Polri, ASN, anak-anak sekolah, buruh tani, nelayan dan sebagainya bisa melaksankan kegiatan seperti biasanya. Saat ini kan masih banyak yang cemas sewaktu-waktu bisa meledak lagi,” tuturnya.
Terkait dengan pemberitaan lain yang meminta anggota TNI-Polri yang ada di papua dipulangkan. Boy menganggap pernyataan tersebut tidak pas,
“Siapa yang mau bertanggung jawab jika nantinya ada aksi serupa terjadi,” pungkasnya. (OL-7)
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved