Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar dan Ketua Umum Sahabat Muda Airlangga Hartarto (Smart) Rudolfus Jack Paskalis mempertanyakan kehadiran Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Hasto diduga ingin mencampuri internal partai beringin tersebut.
“Sangat menyesalkan kehadiran saudara Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara tersebut. Pasalnya, acara yang digelar sebagai Munaslub MKGR tersebut merupakan kegiatan ilegal karena mengatasnamakan Ormas Sayap Partai Golkar MKGR,” katanya melalui keterangan resmi, kemarin.
Menurut dia, Ketua Umum Ormas MKGR yang sah terpilih sesuai anggaran dasar organisasi dan hasil mubes di Bandung ialah Roem Kono dan Adies Kadir yang merupakan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI dan Sekertaris Jenderal masa bak-ti 2015-2020. Sehingga kehadiran Saudara Hasto patut diduga ikut memperkeruh situasi internal Golkar.
“Kami sangat yakin Saudara Hasto yang berpengalam-an dalam dunia organisasi mengetahui betul bahwa penyelenggaraan acara terse-but ilegal, tetapi mengapa te-tap menghadiri? Patut kami duga bahwa saudara Hasto secara sadar dan sengaja telah mengambil peran untuk ikut memperkeruh suasana internal Golkar,” paparnya.
Menurutnya, kehadiran Hasto yang merupakan kader partai lain menguatkan duga-an bahwa ada upaya pihak luar menggembosi Golkar. “Dengan kejadian ini kami makin yakin bahwa pihak luar tersebut tengah memboncengi salah satu calon Ketua Umum Golkar yaitu Bambang Soesatyo yang dalam acara ilegal tersebut dideklarasikan sebagai calon ketua umum. Bambang Soesatyo sebagai Bendahara Umum Golkar tentu tahu betul mana organisasi sayap partai yang sah,” pungkasnya. (Cah/P-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved