NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

UU KPK Bakal Digugat, Istana : itu Hak Publik

Nur Aivanni

17/9/2019 18:28

UU KPK Bakal Digugat, Istana : itu Hak Publik — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko(MI/Tosiani)

DISAHKANNYA revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, memantik reaksi masyarakat sipil. Sejumlah pihak pun berencana untuk menggugat UU tersebut. Contohnya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang akan melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilakan pihak-pihak yang ingin menguji UU KPK yang baru ke lembaga pengadilan yang berwenang, Menurutnya itu merupakan hak publik yang dijamin konstitusi.

"Itu haknya publik. Hak publik kan enggak bisa kita batasi. Yang paling penting proses politik harus dilihat secara jernih supaya masyarakat tidak salah dalam melihat," katanya kepada awak media saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/9).

Baca juga : Baru Disahkan, UU KPK Bakal Diuji di PTUN dan MK

Ia pun meminta kepada masyarakat agar melihat proses politik secara keseluruhan terkait revisi UU KPK yang akhirnya disahkan oleh anggota dewan.

Jika masyarakat hanya melihat bahwa yang disalahkan hanyalah pemerintah, menurut dia, sangatlah tidak adil.

"Lihatlah proses politik secara keseluruhan sehingga kita melihatnya lebih bijaksana," tandasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Berita Lainnya

Poin Penting RUU KPK
10/11/2016 15:05
Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa 17 September 2019.
Polisi Sebut Penculik Ninoy Karundeng Anggota Ormas
19/8/2016 06:04
Argo memastikan bahwa kepolisian masih memburu pelaku lain terhadap Ninoy yang dikenal sebagai relawan presiden Joko Widoddo.
Mahasiswa Yogyakarta Kritisi RKUHP hingga Revisi UU KPK
19/8/2016 06:00
Berbagai poster dan spanduk dibentangkan. Hal-hal yang mereka kritisi antara lain soal revisi UU KPK, RUU KUHP hingga upah buruh.
RUU KPK Disahkan Jadi UU
19/8/2016 05:59
Tujuh fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Hanya 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, yang memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Fraksi Demokrat belum berpendapat.
PKS tidak Setuju KPK Butuh Izin Menyadap dari Dewan Pengawas
19/8/2016 05:59
"PKS menilai KPK cukup memberitahukan, bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," katanya.
Revisi UU KPK Sebagai Bentuk Check and Balances
19/8/2016 05:59
Semua lembaga negara harus ada check and balances agar apa yang dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama.

LOAD MORE

Opini

Premanisme di Mandura
06/7/2025 05:00
Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK
04/7/2025 20:18
Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel
04/7/2025 16:25

LOAD MORE

Kolom Pakar

MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes
19/8/2016 06:04
BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
19/8/2016 06:04
Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan
19/8/2016 06:01
Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL
19/8/2016 06:01

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved