Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
JAKSA Agung HM Prasetyo mengapresiasi keputusan Komisi III DPR RI yang telah memilih 5 komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Menurut dia, para pimpinan KPK baru itu telah melalui sejumlah tahapan seleksi dan hasilnya pun harus dihormati.
"Harapan dari kejaksaan, komisioner KPK yang baru terpilih itu bisa lebih diajak berbicara untuk upaya kita memberantas dan mencegah korupsi bersama-sama," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/9).
Baca juga: Capim KPK Jelaskan Pengalamannya Tangani Perkara Korupsi
Ia tidak mempermasalahkan nihilnya jaksa yang duduk sebagai komisioner. Menurut dia, di KPK ada 90 jaksa yang bertugas untuk menangani pelbagai kasus praktik lancung.
Prasetyo juga enggan mengomentari rencana pimpinan KPK terpilih yang lebih mengedepankan fungsi pencegahan ketimbang penindakan. Menurut dia, setiap institusi penegak hukum pasti punya strategi sendiri-sendiri.
"Kejaksaan sendiri memang sudah lama lebih menekankan pada fungsi pencegahan, meskipun tidak harus menafikan penindakan. Jadi harus berjalan seiring antara pencegahan dan penindakan. Jadi kita tidak harus terkesan hanya bersemangat memenjarakan orang, tapi bagaimana supaya tidak terjadi kejahatan."
Dengan mengutamakan peran pencegahan, imbuhnya, diharapkan kebocoran-kebocoran keuangan negara yang selama ini diduga disebabkan kasus korupsi bisa dikurangi. Upaya menekan hingga menghilangkan korupsi diakuinya membutuhkan waktu.
"Hanya perbedaannya kalau pencegahan itu tidak populer, mungkin sekarang ada pihak yang malah ingin menangkap, menahan, memenjarakan orang, itu dianggap hebat. Tentunya harus dibarengi pencegahan. Dengan pencegahan yang intensif diharapkan korupsi bisa makin lama makin dikurangi," pungkasnya. (Gol/A-3)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved