Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintah berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan dapat menemui titik kesepakatan. Pemerintah berharap RUU ini dapat disahkan sebelum periode DPR 2014-2019 berakhir.
"Saya ingin tegaskan posisi pemerintah tetap satu, yaitu segera menyelesaikan undang-undang ini dengan baik," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kamis (12/9).
Menurut Kalla, pemerintah saat ini sudah mencoba mengakomodir berbagai kepentingan sektoral yang mempunyai dalam RUU ini.
"Sehingga masalah pertanahan ini akan lebih baik dan terukur. Sehingga masyarakat dan para pengusaha dan investor dalam hal pertanahan akan kita jalani atau selesaikan UU yang mempermudah masing-masing (sektor) di bidang pertanahan tersebut," ujarnya.
Baca juga: 28 Organisasi di Sumut Tolak Pengesahan RUU Pertanahan
Kalla menyebutkan, pemerintah tidak ingin lagi menunda penyelesaian RUU ini.
"Kalau ditunda lagi bisa-bisa kembali lagi jadi nol lagi (penyusunannya). Maka diusahakan secepatnya agar cepat kepastiannya dan teknologi pendaftarannya bisa cepat," paparnya.
Pada kesempatan itu, Kalla mengatakan apabila RUU bisa diundangkan, pemerintah bisa mendisiplinkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam pengelolaan tanah negara.
"Kalau dia mendapat HGU 10 ribu, kemudian yang dia kuasai 15 ribu. Itu harus menjadi hak pemerintah untuk mengatur lagi," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyebutkan RUU Pertanahan nantinya bakal mengatur mengenai pelayanan elektronik pertanahan yang sudah diimplementasikan BPN sekitar 40%.
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga akan engatur mengenai hak di bawah tanah atau subway.
"Selama ini sudah banyak persoalan pertanahan yang dihadapi BPN, namun tidak bisa diselesaikan karena belum ada dasar hukum yang mengatur," ungkapnya.(OL-5)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Jakarta Pusat mejadi kota ketujuh yang telah di deklarasikan menjadi Kota Lengkap setelah Kota Denpasar, Madiun, Bontang, Tegal, Surakarta dan Yogyakarta.
Sidang perkara dengan nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr ini digelar di lokasi yang berada di dalam kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Amadmenilai, mafia tanah secara terstruktur dan sistematis melakukan berbagai akrobat untuk menguasai hak atas tanah
Pasalnya, kasus yang menimpa Dino merupakan praktik lazim yang banyak terjadi menimpa masyarakat.
Karena tujuan utama reforma agraria adalah mengatasi ketimpangan.
Perpres 102/2016 dinyatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved