Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo bertemu tokoh masyarakat dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Dalam pertemuan itu, para tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat ini menyodorkan sembilan permintaan kepada Jokowi.
Sebanyak 61 tokoh yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa menyampaikan permintaan ke Presiden. Permintaan itu disampaikan perwakilan rombongan yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo.
Baca juga: Jokowi akan Bangun Istana Presiden di Papua
Berikut adalah daftar permintaan itu:
1. Pemekaran provinsi 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat
2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua
3. Penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan Lembaga
4. Pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua
5. Usulan revisi UU otonomi khusus dalam Prolegnas 2020
6. Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah Papua
7. Percepatan pengerjaan Palapa ring timur Papua
8. Membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua
9. Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura
Menanggapi permintaan itu, untuk sebagian poin Jokowi mengaku akan mengkajinya.
Namun ada juga yang langsung disetujui seperti pembangunan asrama nusantara, menempatkan putra putri daerah Papua di Kementerian dan Lembaga, serta pembangunan Istana Presiden di Papua. (OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved