DPR Segera Lakukan Revisi Undang-Undang KPK

"Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI?" tanya Utut kepada peserta rapat yang langsung menjawabnya dengan kata setuju.

Tidak ada interupsi atau penolakan dari 10 fraksi yang mengikuti rapat paripurna tersebut terkait revisi UU KPK. Utut menyebut bahwa dengan disepakatinya revisi UU KPK dalam rapat paripurna maka revisi UU KPK resmi menjadi bagian dari revisi atas inisiatif DPR.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Hendrawan Supratikno menuturkan setelah disetujui dalam rapat paripurna, Baleg akan segera melakukan pembahasan poin-poin yang akan direvis dalam UU KPK. Pembahasan perlu dilakukan dengan cepat mengingat masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir pada akhir September mendatang.

"Tentu kami bertekad untuk menyelesaikan dalam periode masa sidang saat ini," tutur Hendrawan.

Sikap fraksi yang sudah bulat tentang revisi UU KPK diyakini oleh Hendrawan dapat membuat proses revisi UU KPK berlangsung cepat.

Selain itu, Hendrawan menyebut bahwa DPR dan pemerintah pada prinsipnya sudah memiliki kesepakatan mengingat pembahasan revisi UU KPK sudah dilakukan sejak 2015 silam.

"Kita nanti sama-sama lihat. Ini kan revisi sudah disepakati di DPR dan pemerintah itulah sebabnya masuk dalam Prolegnas," ungkapnya.

Adapun poin-poin penting yang akan dibahas dalam revisi UU KPK yaitu tentang kewenangan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), pembetukan dewan pengawas KPK, hingga status kepegawaian pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Selain menyepakati revisi UU KPK, dalam rapat paripurna yang dihadiri 281 dari 560 anggota parlemen ini juga menyepakati tentang diperlukannya reivisi terbatas terhadap UU Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Revisi itu dilakukan untuk mengatur kembali jumlah susunan pimpinan Ketua MPR. (OL-09)