Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PANITIA Seleksi (pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sepuluh nama peserta yang lolos seleksi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi menekankan agar kritikan yang datang dari masyarakat menjadi catatan pansel.
”Ini era keterbukaan, saya juga minta masukan-masukan baik dari masyarakat, tokoh-tokoh yang memberi masukan itu bisa dijadikan catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh pansel,” kata Jokowi, Senin (2/9).
Baca juga: Komisi II DPR Minta Presiden Berikan Catatan untuk 10 Capim KPK
Jokowi hadir ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara, seluruh anggota Pansel hadir. Mulai dari ketua Yenti Garnasih, hingga para anggotanya, yakni Indriyanto Seno Adji, Pansel KPK Marcus Priyo Gunarto, Hendardi, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Al Araf, Mualimin Abdi dan Hamdi Moeloek. Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada pansel yang telah bekerja untuk melakukan seleksi.
“Saya lihat kerja keras panjang menyeleksi sejak awal sampai hari ini tinggal 20 atau 10 orang, saya belom tahu. Enggak usah tergesah-gesah, dan nanti apa yang akan saya sampaikan itu nama-nama yang layak untuk dipilih,” sambung Jokowi.
Setelah sambutan dari Presiden, pertemuan berlangsung tertutup. Belum diketahui nama-nama yang diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi. (OL-6)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved