Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PERSOALAN yang terjadi di Papua saat ini bisa diselesaikan dengan semangat kekeluargaan dan "kepala dingin" Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari Antara.
"Kita mengakui bahwa tindakan segelintir oknum telah melukai dan mencederai hati dan perasaan masyarakat Papua. Luka Papua adalah luka kita semua. Masalah yang terjadi di Papua menjadi masalah kita semua sebagai satu negara bangsa," kata Surya.
Surya menegaskan, aparat keamanan telah menindak tegas para oknum yang telah semena-mena terhadap warga Papua.
"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali warga Papua," jelasnya.
Baca juga : Presiden Minta Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan di Papua
Berangkat dari kesadaran tersebut, Partai NasDem dengan ini meminta kepada pemerintah, pengemban otoritas tertinggi Republik Indonesia, untuk mengedepankan pendekatan kultural dalam menangani masalah di Papua saat ini.
"Ke depankan selalu pendekatan persuasif dan semangat persaudaraan sebagai satu bangsa," tuturnya.
Ia pun mengajak kepada seluruh warga bangsa dan kekuatan politik di seluruh penjuru negeri untuk senantiasa memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua.
Surya Paloh pun memerintahkan kepada seluruh kader Partai NasDem, khususnya yang ada di Papua untuk menggalakkan dialog dan semangat kebangsaan di tengah warga Papua sebagai bagian dari penegasan bahwa semua adalah Satu Nusa Satu Bangsa.
"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua dan senantiasa menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan kekuatan yang pemecah belah bangsa dan negara Republik Indonesia," pungkasnya. (Ant/OL-7)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved