Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MESKI kinerja Panitia Seleksi Calom Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menuai pro-kontra di masyarakat, DPR RI tetap menaruh percaya terhadap kinerja pansel pimpinan Yenti Ganarsih tersebut.
Anggota Komisis III DPR Amir Uskara mengatakan, pro-kontra merupakan hal yang biasa dihadapi di era keterbukaan kali ini. Namun, ia meyakini, Pansel Capim KPK tetap bekerja secara profesional memilik komisioner KPK periode 2019-2023.
"Saya kira pansel pasti mereka kerja profesional, kalau ada yang tidak sepakat, pasti terjadi. Apapun, yang namanya pemilihan pasti terutama mereka punya calon atau pikiran lain dari pansel ini, tapi kita percaya pansel ini," kata Amir, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8).
Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai proses pemilihan capim KPK di DPR, ia mengaku akan dikebut sebelum berakhirnya periode anggota DPR, yakni Oktober mendatang.
Baca juga : Pansel Capim KPK Pertimbangkan Semua Masukan Masyarakat
Sebelumnya, Pansel Capim KPK dikritik lantaran dalam beberapa kali proses penyaringan masih meloloskan calon-calon yang diniali bermasalah oleh publik..
Pansel juga dinilai tidak bisa menerima masukan dari masyarakat dan KPK terkait hal tersebut.
Seperti diketahui, 367 orang telah mendaftar menjadi capim KPK. 192 orang di antaranya lolos dalam tahap administrasi. Kemudian disaring lagi menjadi 104 orang, 40 orang, hingga yang lolos ke tahap profile assesment sebanyak 20 orang.
Pansel hampir final melakukan seleksi. Dari 20 nama, pansel akan memilih 10 nama yang selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. (OL-7)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved