Pemerintah dan Tokoh Papua Sepakat Pulihkan Situasi

PEMERINTAH memastikan siapa pun yang terbukti melakukan tindakan anarkistis terkait insiden di wilayah Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat, akan diproses sesuai regulasi yang berlaku. Prinsipnya, hukum harus ditegakkan agar kondisi keamanan di Tanah Air tetap terjaga.

Penyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8). Hadir pula Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian serta sejumlah tokoh Papua, seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Samuel Tabuni, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.

Wiranto mengemukakan, sebelum konferensi pers dirinya telah melakukan pertemuan dengan para tokoh Papua tersebut. Selain membahas mengenai perkembangan situasi keamanan, pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan untuk bersama-sama mengakhiri ketegangan.

"Dari kondisi itu kita akan membangun pikiran baru. Kita juga mengoreksi hal-hal yang salah, kurang, sehingga pembangunan Papua, Papua Barat bisa lebih kondusif, terintegrasi, serta yang lebih menjamin kemajuan di wilayah tersebut. Itu yang kita bincangkan," ujarnya.

Baca juga: Wiranto: NKRI Harga Mati Termasuk Papua dan Papua Barat

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, terang dia, pemerintahan menekankan bahwa pertemuan tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan perorangan, kelompok, maupun institusi. Namun, pemerintah justru ingin mengajak tokoh-tokoh Papua mencari solusi terbaik, sehingga suasana yang sempat memanas segera reda.

"Dengan sudah tenang nanti kita bisa berpikir setelahnya untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi. Sesuai keinginan Presiden Joko Wododo untuk mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat lebih cepat lagi, sehingga bisa sejajar dengan provinsi lain yang dibangun. Ini yg harus kita lakukan."

Menurut dia, pemerintah menyesalkan terjadinya peristiwa yang berujung tindakan anarkis. Aksi yang berawal dari ucapan yang tidak pantas kemudian viral dan memicu emosi masyarakat Papua, itu telah menimbulkan masalah. Demonstrasi yang digelar pun ditunggangi orang yang tidak bertanggungjawab.

Walhasil, terjadi pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas publik, kantor pemerintah, dan bangunan lainnya. Jika tidak segera diambil langkah untuk menghentikan aksi itu maka dikhawatirkan akan timbul kebencian dari masyarakat yang dirugikan.

"Kalau kita runut sebenarnya tuntutan untuk yang salah dihukum, sudah dan telah dilaksanakan. Baik di Papua maupun Papua Barat saya sampaikan, keinginan saudara untuk menghukum siapa pun yang bersalah, siapa pun yang melanggar hukum akan dilakukan dan sudah dilakukan."

Freddy Numberi mengaku sangat memahami langkah-langkah pemerintah dalam proses pembangunan di bumi cenderawasih. Ia menilai banyak kemajuan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo, meski masih ada beberapa hal kecil yang belum tersentuh. Menurut dia, persoalan akan menjadi panjang jika isu-isu yang tidak benar justru diangkat ke permukaan.

"Karena itu, kalau ada masalah komunikasikan dengan baik. Kita yakin kalau saling merangkul, dari Merauke sampai Aceh akan makmur. Jangan karena masalah kecil kita terpicu. Mari kita bangun kembali, tenang, duduk baik-baik, bagaimana ke depan pemerintah akan lebih perhatian," pungkasnya. (OL-4)