Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
WAKIL Ketua DPR Fadli Zon mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur bisa saja tidak terealisasi.
Ia mengatakan pemindahan Ibu Kota perlu kajian yang mendalam. Jika berdasar kajian tersebut tidak memungkinkan, menurutnya pemindahan itu bisa saja urung diwujudkan.
"Itu kan niat belum tentu niat yang mutlak. Bisa saja saya kira di jalan setelah melalui kajian yang mendalam itu bisa berubah," kata Fadli, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
Fadli mengatakan selain kajian yang tidak mendukung untuk pemindahan ibu kota, akan ada suara dari masyarakat yang tidak setuju atas keputusan tersebut.
Saat ini, kata dia, telah terdengar penolakan, misalnya dari ASN perihal pemindahan ibu kota tersebut. Jika masyarakat menolak, kata dia, Presiden Jokowi harus menurutinya.
"Di situlah harusnya presiden mendengarkan rakyat. Ini kan bukan raja. kalau raja menitahkan. Saya mau pindahkan ke situ, itu boleh kalau raja. Ini kan bukan kerajaan, ini negara demokrasi," kata Fadli.
Baca juga: Biaya Awal untuk Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru Rp865 M
Fadli pun mengaku yakin kalau keputusan pemindahan ibu kota tersebut tidak terealisasi dan ibu kota tetap berada di Jakarta.
"Bisa saja tetep di jakarta kok. apalagi tiba tiba nanti tahun depan urusannya udah lain, mati listrik lagi misalnya. Kemudian apa. orang juga lupa yakan. nanti liat saja lah apa yang saya omongin hari ini," kata Fadli.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan lokasi baru Ibu Kota di Kalimantan Timur, yakni sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Menurut Presiden, Kaltim menjadi lokasi strategis untuk Ibu Kota Baru.
Keputusan soal lokasi tersebut kata Jokowi telah melalui kajian yang mendalam. Presiden Jokowi kemudian mengirimkan surat kajian pemindahan ibu kota kepada DPR dan telah dibahas pada sidang paripurna, Selasa (27/8), kemarin. (A-4)
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved