Menteri PUPR Pastikan Kaltim tidak Tiru Kegagalan Putrajaya

RENCANA pemindahan ibu kota pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi topik yang hangat dibahas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono saat memberi kuliah umum untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di Grha Sabha Pramana, Yogyakarta, Selasa (27/8).

Sebagai salah satu kementerian yang diinstruksikan mewujudkan rencana itu oleh Presiden Joko Widodo, ia memastikan Kaltim tidak akan menjadi ibu kota gagal seperti Putrajaya, ibu kota pemerintahan Malaysia, yang sepi di malam hari karena jaraknya hanya 20 kilometer dari Kuala Lumpur. Sehingga pegawai pemerintahnya (ASN) masih bisa berangkat pulang pergi.

"Kalau gagal, salahkan saya, Basuki," katanya di hadapan 500 peserta kuliah umum yang terdiri atas para dosen dan mahasiswa program magister serta doktoral kampus biru itu.

Basuki pun menjabarkan ide pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim yang meliputi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Menurut dia, pemerintah sudah melakukan penelitian pemindahan IKN sejak 2018 secara diam-diam. Tiga kementerian ikut andil melakukan penelitian hingga perancangan pembangunannya yakni Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, selain Kementerian PUPR.

"Sudah diteliti tidak ada batu bara, airnya juga bagus karena ada (Sungai) Mahakam yang jaraknya tak sampai 30 km. Bappenas melakukan penelitian dan keputusannya pindah, Presiden sudah memberikan pernyataan, Kementerian ATR bagian mengamankan tanah negara, maka kita akan mulai pembangunannya pada pada 2020," ujarnya.

Basuki menyampaikan pihaknya telah melakukan perencanaan matang termasuk kajian infrastruktur, pembiayaan hingga dampak sosial ekonominya. Konsep kota di dalam hutan (city in the forest) diusung dengan kota dengan inklusif sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah lingkungan.

"Kita sudah bikin konsep, perancangnya alumni UGM juga. Pemerintah ingin memperbanyak ruang publik. Mewujudkan kota cerdas dan modern. Pertama dilakukan pembangunan 40.000 hektare dan berkembang jadi 180.000 hektare di tahap selanjutnya."

Lebih jauh Basuki mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penelitian pada 78 negara lain yang telah melakukan pemindahan ibu kota hingga saat ini. Adapun alasan memilih IKN berada di Kutai dan Penajam, karena berlokasi di antara dua kota berkembang yakni Samarinda dan Balikpapan.

baca juga: Ibu Kota Baru Tidak Akan Gantikan Fungsi Jakarta

Dipindahkannya IKN ke Kaltim dipastikan akan membawa migrasi lebih dari 1,5 juta ASN dan keluarganya dari Jakarta. Menurut Basuki membawa dampak positif bagi kemajuan kota secara pemerintahan maupun perekonomian.  Pulau Kalimantan menurut Basuki juga menjadi pilihan terbaik lantaran memiliki tingkat kebencanaan terendah jika dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. (*/OL-3)