Negara Harus Redam Isu SARA

PERSATUAN dan keutuhan Indonesia kembali diuji dengan kejadian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kali ini ketegangan beraroma SARA itu muncul berkaitan dengan Papua.

Dalam menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung meminta negara hadir melalui pemerintah yang mampu bertindak cepat dan adil agar kasus tersebut tidak membias di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.

Dalam sepekan terakhir, isu mengenai penghinaan terhadap warga Papua yang tinggal di Pulau Jawa viral di media sosial. Dalam beberapa video yang beredar, ada kelompok menyebutkan kalimat yang juga kurang etis bagi para mahasiswa asal Papua.

Hal itu bermula dari adanya isu mengenai perusakan dan pembuangan Bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua. Hal itu diduga menjadi pemicu kerusuhan di sejumlah wilayah Papua.

Martin menilai kegaduhan itu merupakan sebagian kecil masalah yang bisa saja akan terjadi lagi, jika tidak ada tindakan tegas dan adil oleh negara.

Menurutnya, jika hal itu terus terbiarkan, bangsa Indonesia akan terpecah berkeping-keping. "Saya sangat sepakat dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang menyatakan perdamaian dan saling memaafkan. Namun, negara juga harus hadir untuk menciptakan kenyamanan dan ke-setaraan beragama dan berbudaya di antara sesama warga negara," ucap Martin.

Tidak bepergian

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan permasalahan di Papua telah diambil alih Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Tugas kami satu, sudah mengirimkan dua kali radiogram kepada gubernur, bupati, wali kota. Untuk sementara tinggal di wilayah masing-masing, jangan pergi dulu keluar," jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta kepala daerah setempat untuk aktif bekoordinasi dengan aparat setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Papua.

Dia meminta Gubernur Papua untuk segera menemui Gubernur Jawa Timur apabila situasi sudah mulai mereda.

"Untuk bisa berdialog dengan gubernur dan mahasiswa Papua yang punya asrama di Malang, di Surabaya, dan sebagainya. Mari kita selesaikan dengan pikiran tenang, hati yang jernih untuk menjaga persatuan NKRI yang utuh," terang Tjahjo.

Dalam menyoal pelayanan publik di Papua, Tjahjo memastikan semua tetap berjalan seperti biasa kecuali DPRD yang kantornya memang rusak akibat pembakaran.

"Tapi, pelayanan publik pemda provinsi, kabupaten, sampai di distrik tetap jalan dan kami meminta kepada kepala daerah untuk melarang ASN untuk turun ke jalan," tandasnya.

Di sisi lain, kepolisian mengusut du-gaan keterlibatan kader Partai Gerindra Tri Susanti atau Mak Susi atas keributan dalam aksi di Asrama Mahasiswa Papua (AMP), di Surabaya. Susi disebut-sebut sebagai koordinator lapangan (korlap) aksi ke AMP.

"Kita masih lakukan pendalaman terhadap informasi itu," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra.

Asep menyebut kepolisian turut mendalami video Susi yang tersebar di media sosial. Pihaknya juga menanti respons Gerindra yang kabarnya tengah menelusuri keterlibatan Susi. (Mir/Gol/P-3)