Jumat 16 Agustus 2019, 10:50 WIB

FPR Tolak Usulan NKRI Bersyariah

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
FPR Tolak Usulan NKRI Bersyariah

Antara
Ilustrasi

 

FRONT Pembela Rakyat (FPR) menolak usulan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang ingin membumikan istilah NKRI Bersyariah di Indonesia. Panglima FPR, Nugroho Prasetyo berpendapat, istilah NKRI Bersyariah, menyesatkan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan latar belakang negara Indonesia yang majemuk.

Pancasila, tandas Nugroho adalah dasar negara Republik Indonesia dan sudah final, tidak tergantikan. Pancasila termasuk Undang-undang Dasar (UUD) 1945 juga telah menegaskan bahwa negara dan bangsa Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama tertentu.

"Saya ingatkan PA 212 agar menyadari sejarah Pancasila dan pahami nilai-nilai dan filosolfinya. Pahami juga sejarah kemerdekaan, sejarah berdirinya bangsa dan negara, pahami eksistensi bangsa dan negara Indonesia pada hari ini dan ke depannya. Pahami dan hargai kemajemukan dengan tidak menciptakan istilah yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan," demikian harapan Nugroho dalam keterangan resmi, Jumat (16/8).

Pancasila menurut Nugroho merupakan karunia Tuhan yang luar biasa melalui para pendri bangsa dan negara Indonesia di tahun 1945. Efek dari Pancasila itu adalah persatuan dan kesatuan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, yang tetap terjaga selama 74 tahun dengan kemajemukan.

"Meski majemuk, namun secara umum selama 74 tahun kita sudah hidup aman, nyaman, penuh kekeluargaan dan penuh persaudaraan. Ini kekayaan luar biasa. Bangsa lain saja iri sama kita. Jadi jangan sampai tali persaudaraan dalam bingkai NKRI ini rusak dan dirusak oleh oknum-oknum pengganggu Pancasila dan pengganggu keutuhan NKRI, pengkhianat kemajemukan. Oknum-oknum pengganggu yang ingin ganti Pancasila dan merong-rong NKRI harus ditindak secara hukum. Lima juta kader FPR siap berdarah-darah membela Pancasila, bela NKRI, bela kemajemukan!" tegasnya.

baca juga: GBHN Dipandang Perlu Sebagai Panduan Pembanguan Nasional

Nugroho yang juga Ketua Umum Partai Rakyat ini menegaskan FPR mendukung penuh Pemerintah Joko Widodo baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024.

"FPR juga meminta kepada pemerintah untuk terus mengawasi ormas dan kelompok garis keras dari mana pun asalnya yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ingin mengganggu NKRI. Jika berlebihan dan melanggar hukum, tindak tegas dan bubarkan! FPR siap mendukung dan turun tangan jika diminta aparat keamanan untuk melawan kelompok pengganggu NKRI," pungkas Nugroho.(OL-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Hukuman Dua Koruptor ASABRI Dipangkas Pengadilan Tinggi Jakarta

👤 Tri Subarkah 🕔Rabu 25 Mei 2022, 13:53 WIB
Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman dua mantan Direktur Utama ASABRI yakni Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn)...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Puan Miliki Alasan Tolak Interupsi dan Tutup Sidang Paripurna

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 Mei 2022, 13:29 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rapat telah berlangsung selama 3 jam dan melewati aturan jadwal rapat di masa pandemi covid-19, yakni...
ANTARA/Reno Esnir

Lili Pintauli akan Diperiksa Dewas KPK Pekan Ini

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 25 Mei 2022, 12:36 WIB
Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewas KPK. Lili diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton MotoGP di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya