Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mendekatkan diri dengan masyarakat terkait penegakan hukum di Indonesia, pihak Kejaksaan Agung melaksanakan kegiatan interaktif melalui gelombang radio FM3.
Hal itu dilakukan karena selama ini pihak kejaksaan terkesan tertutup kepada masyarakat. "Guna menghilangkan perasaan seperti itu di masyarakat, kami sudah bekerja sama dengan pihak radio FM3 agar bisa berinteraksi dengan mereka," kata Direktur pada JAM Intel Kejaksaan Agung, Yusuf, seusai dialog terbuka dengan masyarakat, mahasiswa, dan tokoh pemuda bertajuk Jaksa Menyapa, Jaksa Sahabat Masyarakat, di Tangerang Selatan, kemarin.
Acara yang dipandu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Banten, Wawan Iriawan, selain langsung tanya jawab dengan masyarakat, pihak kejaksaan juga dapat menginformasikan berbagai kasus yang sudah, sedang, dan akan ditangani sehingga dapat diketahui pblik.
"Jadi, selain memberikan informasi tentang apa saja yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan, masyarakat pun bisa memberikan informasi tentang persoalan hukum yang belum terselesaikan sehingga bisa ditindaklajuti," ucap Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan, untuk mengantisipasi penyelewengan dana desa, pihaknya akan memberikan pendampingan secara preventif dengan membuka aplikasi rumah desa untuk dimonitor. Tujuanya, bila terjadi kekeliruan terhadap penggunaan dana desa, mudah terdeteksi sejak awal.
"Ya, begitu ada kekeliruan, aplikasi itu akan bunyi dengan sendirinya sehingga kita bisa langsung mengingatkan. Misalnya, pengadaan barang yang tidak sesuai dengan harga di daerah itu," urai Yusuf.
Nata Irawan, Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, program tersebut merupakan implementasi atas kerja sama antara Mendagri, Kejaksaan Agung, dan Kapolri.
Bahkan, imbuhnya, dalam program itu, Gubernur, Kapolda, dan Kajati harus turun ke bawah untuk mengawal pelaksanaan dana desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan. "Jadi, mereka harus turun ke lapangan untuk mengetahui apakah dana desa sudah tepat sasaran atau tidak."
Sementara itu, Wawan Iriawan berharap program tersebut menjadi jawaban atas stigma tertutup yang ditujukan kepada kejaksaan selama ini. "Jaksa kita ke depan adalah jaksa yang terbuka dan siap menyapa masyarakat setiap saat. Jaksa kita adalah jaksa yang NKRI," paparnya. (SM/P-3)
Pupuk bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen vital negara.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved